Bappeda Sulbar: Kerusakan Akibat Gempa Bumi dapat Diganti oleh Pemerintah

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu menghadiri rapat yang membahas identifikasi dan verifikasi terhadap kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat. Rapat diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai pukul 09.00 WITA. Selain BPKP, turut hadir oleh perwakilan dari instansi vertikal di Sulawesi Barat.

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Khaeruddin Anas yang meminta agar pimpinan instansi melakukan pendataan berapa total kerugian dan pembiayaan perbaikan atas aset negara (kantor dan rumah dinas) akibat gempa. Pembiayaan perbaikan akibat gempa tersebut dapat diajukan atau dibebankan pada DIPA PUPR, yang nantinya memerlukan pendampingan dan pengawasan saat perencanaan oleh APIP masing-masing Kementrian/Lembaga/Pemda terkait dan pengawasan setelah kegiatan perbaikan selesai oleh BPKP. Khaeruddin Anas mendorong agar setiap Kementerian/Lembaga/Pemda yang akan mengajukan pembiayaan untuk segera melakukan pendataan dan penilaian berapa besaran pembiayaan yang diperlukan untuk segera dilaporkan ke Presiden, karena masa tanggap darurat sudah berakhir. Apabila status keadaan darurat selesai maka pemerintah pusat tidak dapat memberikan bantuan pembiayaan perbaikan bangunan.

Pada kesempatan ini, Hasoloan Manalu, menyampaikan kondisi Kantor BPKP Sulbar pasca bencana gempa beberapa waktu yang lalu secara struktur rusak ringan, namun kondisi arsitektur (plafon dan dinding) rusak berat sejalan dengan hasil simpulan asessment dari PT Waskita Karya l yang sudah diterima dan juga simpulan sementara  assesment dari  Kementerian PUPR (hasil belum diterima). Operasional kantor sementara ini masih menggunakan lobi dan tenda. BPKP akan membangun kantor darurat dengan anggaran DIPA Perwakikan BPKP Sulbar. Hasoloan Manalu menambahkan bahwa gedung kantor Perwakilan BPKP Sulbar telah di asuransikan,  rencana biaya rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Sulbar menggunakan pertanggungan dari konsorsium asuransi BMN, besaran nilai kerusakan/klaim asuransi kantor BPKP Sulbar saat ini masih dalam proses perhitungan.