Pemeringkatan Kinerja Menjamin Pengembangan Kompetensi dan Karier Pegawai

Sosialisasi diselenggarakan secara daring oleh Biro Sumber Daya Manusia. Pemeringkatan kinerja pegawai diawali dengan penilaian kinerja. Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Seluruh instrumen atau tool yang digunakan dalam pemeringkatan kinerja diharapkan menghasilkan penilaian yang selaras dan mengurangi unsur subjektivitas.

BPKP telah menerapkan sistem informasi terkomputerisasi dalam melakukan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS), yaitu menggunakan aplikasi ST/SKIdan Penilaian Perilaku Kerja dilakukan dengan metode 360 derajat melaluiaplikasi MAP. Berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja, Pejabat yang Berwenang melakukan penetapan pemeringkatan kinerja tahunan, dengan membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun.

Pemeringkatan kinerja tahunan yang dimaksudkan untuk menyusun profil kinerja PNS dalam satu unit dan/atau Instansi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pegawai.

Pegawai yang masuk dalam kategori di atas ekspektasi harus dipastikan mendapatkan predikat penilaian baik atau sangat baik, sedang tidak mendapatkan hukuman/ melakukan pelanggaran disiplin pegawai baik itu ringan, sedang, maupun berat sebagaimana dimaksudkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pegawai yang masuk dalam kategori sesuai ekspektasi harus dipastikan sedang tidak mendapatkan hukuman/melakukan pelanggaran disiplin pegawai baik sedang maupun berat. Perubahan atas persentase distribusi klasifikasi status kinerja pegawai dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari kepala instansi dan atas persetujuan dari KemenpanRB.

Setiap anggota tim penilai kinerja harus menguasai teknis metode normalisasi sebagaimana disebutkan dalam bagian implementasi. Anggota tim penilai kinerja dapat memanfaatkan faktor-faktor yang terdapat dalam variabel leverage dalam melakukan pemeringkatan apabila menemukan kesulitan dalam menetapkan peringkat pegawai yang diakibatkan oleh hasil perhitungan capaian hasil kinerja yang sama dari beberapa nama pegawai. Tim penilai kinerja terdiri dari Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan pejabat lainnya minimal Pejabat Administrator/Koordinator sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja).