IEPK: Upaya untuk Meminimalkan Risiko Fraud

Kegiatan Sosialisasi IEPK ini merupakan yang pertama kali di Sulawesi Barat. Sosialisasi IEPK sendiri, diprakarsai oleh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya preventif dalam pengendalian korupsi khususnya di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Acara dilaksanakan melalui daring via zoom meeting dengan peserta dari jajaran pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sosialisasi dimulai pada pukul 09.15 WITA dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam dari sejak dibuka sampai selesai.

Acara ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Hj. Enny Anggraeni Anwar. Dalam sambutannya, Hj. Enny menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat merasakan dampak dengan hadirnya BPKP yang selalu berupaya memberikan pengawalan terbaik bagi Pemerintah baik dari sisi Assurance maupun Consulting, baik yang dilakukan secara edukatif, preventif maupun represif.

Salah satu langkah preventif yang telah dilakukan BPKP bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 Perwakilan BPKP Sulawesi Barat pernah melaksanakan FRA (Fraud Risk Assessment) atas proses perencanaan dan pengelolaan APBD. Dan pada tahun ini, BPKP kembali muncul dengan inovasi upaya preventif pencegahan korupsi melalui Sosialisasi IEPK ini.

Hj. Enny berharap kegiatan Sosialisasi IEPK ini dapat membantu Pemerintah Sulawesi Barat untuk membangun sistem pengendalian anti-fraud yang tepat sasaran dalam rangka meminimalkan risiko fraud yang dapat terjadi akibat berbagai penyederhanaan kebijakan/sistem, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat di situasi pandemi ini dengan tetap mengedepankan Good Governance and Clean Government.

Selanjutnya Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, Suryadi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPKP yang terus berinovasi dan memberikan angin segar dalam bidang pengawasan yang salah satunya adalah dengan Sosialisasi IEPK ini. Menurut Suryadi, IEPK merupakan suatu instrumen preventif untuk memastikan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi telah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dengan adanya IEPK, diharapkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mengendalikan setiap kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menilik pada Three Line of Defense (3 Garis Pertahanan) yang merupakan ujung tombak dari pertahanan adalah Manajer atau dalam hal ini Pimpinan Perangkat Daerah dan Sistem dalam organisasi Perangkat Daerah tersebut atau dalam hal ini SPIP-nya. Inspektorat dan/atau BPKP hanya merupakan lapisan ketiga atau terakhir yang menjadi pertahanan bagi sebuah pemerintahan. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat menaruh harapan besar kepada para Kepala Perangkat Daerah dengan adanya Sosialisasi IEPK ini agar 2 (dua) pertahanan awal dari pemerintahan semakin kuat dan dapat mendeteksi lebih dini tentang adanya pelanggaran maupun kecurangan (fraud).

Acara dilanjutkan dengan materi paparan oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu, yang menyampaikan tentang strategi Pencegahan Korupsi (Fraud), secara sistematis dan komprehensif. Dimulai dari definisi fraud/korupsi itu sendiri, serta apa yang menjadi dari penyebab fraud, Three Line of Defense dan Sumber Informasi Pengungkapan Fraud. Hasoloan Manalu juga menyampaikan penjelasan mengenai Pemberantasan korupsi di Indonesia serta peran dan upaya BPKP/APIP dalam pemberantasan korupsi. Poin menarik dalam paparan ini adalah bahwa secara regulasi, pemerintah Indonesia telah berada pada jalan yang tepat untuk memerangi korupsi, tapi regulasi saja tidak cukup, sehingga BPKP selaku APIP juga memiliki tools untuk mencegah korupsi di Indonesia. BPKP telah memiliki tools tersebut, meliputi upaya tools edukatif, preventif sampai dengan represif. Edukatif sendiri terdiri dari, Evaluasi dan Bimtek Budaya Organisasi Anti Korupsi, Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dan Diklat/Workshoppeningkatan kompetensi keinvestigasian. Tindakan Preventif yang dimiliki BPKP antara lain, Fraud Risk Assessment(FRA), Fraud Control Plan(FCP), Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga dan Evaluasi HKP. Sedangkan untuk langkah represif, BPKP dapat melakukan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli dan Asset Tracing and Recovery. Dari keseluruhan itu, BPKP merupakan paket lengkap dalam menyediakan toolsdalam pengendalian dan pencegahan korupsi.

Sosialisasi IEPK dipandu oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi, Sudiyatmoko, sebagai moderator dengan materi yang disampaikan oleh auditor dari Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Alam Azhari Amir. Sosialisasi IEPK adalah langkah awal dalam pengenalan apa itu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Dalam materi yang disampaikannya, Alam mengatakan bahwa IEPK adalah sebuah model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di Instansi Pemerintah dan Badan Usaha. IEPK merupakan sebuah upaya untuk mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK sendiri tersusun atas 3 (tiga) pilar yaitu (1) Kapabilitas yang didukung Komitmen; (2) Rapstragah yang didukung Internalisasi; (3) Penanganan Kejadian yang didukung konsistensi. Dalam pelaksanaannya, IEPK menggunakan pendekatan pengukuran dengan skala 1-10. Dengan Skor 1 menunjukkan titik terendah dan skor 10 diberikan untuk kondisi yang paling ideal (substansial dan berkelanjutan).

Meski, acara dilaksanakan secara daring, 40 peserta sosialisasi IEPK dari seluruh Perangkat Daerah tetap antusias mengikuti acara sampai selesai. Para peserta banyak mengajukan topik diskusi untuk direspon oleh narasumber. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh seluruh peserta untuk meningkatkan rasa cinta kepada Tanah Air.