KEPALA PERWAKILAN BPKP SULAWESI BARAT HADIRI RAPAT KOORDINASI DENGAN MENDAGRI

Rapat Koordinasi ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rapat Koordinasi dilaksanakan secara daring melalui video conference dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Selain Mendagri, turut hadir pula Menteri Koordinator Polhukam, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala BNPB, Kepala Dirjen Perimbangan Keuangan, Kepala BPK RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala KPU RI dan KPK RI.

Pemerintah Daerah Sulawesi Barat mengikuti acara tersebut secara daring di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini bersama pimpinan Instansi Vertikal lain seperti Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulawesi Barat.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya, acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Fokus pembahasan dari Rapat Koordinasi ini adalah Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam sambutan dan paparannya, Tito mengatakan bahwa Presiden RI pernah menyampaikan kepada seluruh kepala negara, kepada para Menteri dan Kepala Lembaga serta kepala daerah, bahwa seluruh dunia menghadapai problema yang sama, yaitu dilematika antara dua persoalan yaitu penanganan kesehatan dan ekonomi.

“Keduanya tidak bisa dinafikan, kita memang mengutamakan masalah kesehatan tetapi kita juga tidak bisa membuat ekonomi menjadi mati. Jika ekonomi yang mati, maka akan membuat pembangunan kapasitas kesehatan akan menurun dan akan menimbulkan masalah sosial. Keduanya harus diselamatkan, kesehatan diutamakan dan ekonomi juga tetap berjalan” ungkap Tito.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD menyoroti terkait dengan efektivitas pengendalian Covid-19 dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Terkait dengan pengendalian Covid-19, Mahfud menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi minus, dibawah nol persen, maka dari itu kita harus bekerja keras di dalam dua anak panah kebijakan pemerintah, yaitu Visi (Penanggulangan Covid-19) dan PEN.

Terkait Pilkada serentak, Mahfud juga menegaskan, meski di masa Pendemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada tidak boleh mundur dan protokol kesehatan harus terus ditegakkan, sebab jangan sampai Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi menimbulkan kesedihan karena Covid-19. Perlu ditekankan pula, bahwa penegakan hukum protokol kesehatan harus dilakukan secara persuasif dan tetap memperhatikan kearifan lokal.