PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PENYALURAN BANSOS DI SULBAR

Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu menjadi narasumber pada acara "Dialog Khusus" di Studio TVRI Sulawesi Barat di Mamuju. Program ini disiarkan secara langsung (live) di TVRI mulai pukul 18.00 s.d. 19.00 WITA. Tema dialog khusus pada kesempatan kali ini adalah "Upaya Pencegahan Korupsi dalam Penanganan Covid-19 dan Penyaluran Bantuan Sosial di wilayah Sulawesi Barat".

Acara dibuka oleh Imelda Adhiyanti sebagai host, sedangkan sebagai narasumber adalah Kepala Koordinator Wilayah V KPK Budi Waluya yang posisinya di Jakarta, mengikuti acara dialog khusus ini secara live menggunakan aplikasi Zoom. Narasumber lainnya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu, keduanya hadir secara fisik di Studio TVRI Sulbar. 

Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal, antara lain mengenail refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 pada pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat yang tujuannya diantaranya adalah untuk menyiapkan bantalan-bantalan fiskal, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sekda M. Idris juga menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam 18 pemerintah provinsi yang telah memenuhi target refocusing berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk bantuan sosial (bansos) di Sulawesi Barat, Idris menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak akan kesulitan dalam membantu masyarakat, apabila segenap entitas warga dan pemerintah saling bekerja sama. "Apalagi bansos ini tidak hanya disediakan dari Pemerintah Provinsi, namun juga disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, bahkan disediakan juga oleh pemerintah desa" kata M. Idris.

Kepala Koordinator Wilayah V KPK Budi Waluya menjelaskan fungsi KPK khususnya Unit Korsupgah KPK adalah melaksanakan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Selama ini KPK telah melakukan pengawalan pada pemerintah daerah, untuk menjaga agar dana yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 tepat penggunaannya.
Dalam hal penyaluran bansos Budi menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan antara lain tidak akuratnya data penerima bantuan ketika dicocokkan di lapangan maupun permasalahan lain seperti pengadaan sembako yang tidak sesuai atau tidak layak untuk dibagikan. Oleh sebab itu, Budi menambahkan bahwa KPK telah membuka saluran pengaduan terkait bansos melalui aplikasi Jaga Bansos.

Dalam hal pengawalan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, BPKP telah melakukan pendampingan dan pengawasan akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan amanah Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Keqiatan, Realokasi Anggaran, serla Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat.
Manalu lebih lanjut menjelaskan bahwa pada tahap awal terdapat tiga pemda, yaitu yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Sedangkan empat pemda lainnya belum memenuhi ketentuan, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan koordinasi dengan empat pemda tersebut dan menyampaikan atensi dan saran agar segera melakukan koreksi penyesuaian APBD, sehingga per tanggal 16 Juni 2020 seluruh pemda di wilayah Sulawesi Barat telah memenuhi ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
Hasoloan Manalu juga menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan cleansing data penerima bansos dari tiga sumber, yaitu yang bersumber dari APBN (PKH, BPNT, dan BST), yang bersumber dari APBD, dan yang bersumber dari APBDesa (BLT-DD) dan hasilnya telah disampaikan kepada para kepala daerah dan pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk atensi untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah beserta jajarannya.
Acara dialog khusus ini berjalan dengan lancar dan diwarnai adanya beberapa pertanyaan dari beberapa orang penonton yang menyampaikan pertanyaan melalui telepon dan semuanya dijawab oleh para narasumber. 

(Humas BPKP Sulbar)