BPKP NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Terus Bersinergi Implementasikan Manajemen Risiko

Gerung - Antara SPIP, MR, dan Kapabilitas APIP memiliki keterikatan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah. Manajemen Risiko merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, proses implementasi risiko telah dimulai beberapa bulan lalu, tepatnya sejak Rapat Pimpinan yang telah diselenggarakan Jumat (9/10) di Ruang Rapat “Jayangrane” Kantor Bupati Lombok Barat. Kali ini bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, diadakan Workshop Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, Inspektur Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, Sekda Lombok Barat, H. Baehaqi, serta para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Lombok Barat menyampaikan pentingnya mengelola risiko pada level pemerintahan yang dimulai dari proses perencanaan (RPJMD). Proses manajemen risiko pada tiap-tiap kegiatan dan belanja diharapkan selaras dengan visi dan misi, agar tujuan pemerintah daerah tercapai. Turunan RPJMD pada OPD berupa Renstra OPD harus disusun berdasarkan data terupdate, dan diharapkan semua program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi pada RPJMD.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dessy Adin yang hadir sebagai Keynote Speaker pada workshop tersebutmenyampaikan bahwa fase pengembangan SPIP terbagi dalam lima fase, yaitu pada tahun 2008-2009 berupa fase inisiasi awal, tahun 2010-2014 berupa fase sosialisasi, tahun 2015-2019 berupa fase implementasi, tahun 2020-2024 berupa fase internalisasi dan tahun 2025-dst berupa fase aktualisasi dan kulturisasi.

“Penerapan SPIP diharapkan sebagai tombak Good and Clean Government, dimana delivery pelaksanaan kegiatan dan penetapan public values yang lebih berkualitas. Penerapan SPIP harus berorientasi pada hasil dan diharapkan mampu memberikan manfaat konkret dalam melakukan perbaikan yang bermuara pada kinerja yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Antara SPIP, MR, dan Kapabilitas APIP memiliki keterikatan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Manajemen Risiko merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan Kapabilitas APIP merupakan Kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Pembicara selanjutnya adalah seorang Auditor Madya Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Mugi Sugiarto. Dalam paparannya mengenai Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, beliau menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih berproses dalam membangun kebijakan mengenai pengelolaan risiko dan integrasi prosesnya. Output dari masing-masing OPD adalah berupa Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tantangan terberatnya adalah bagaimana manajemen risiko menjadi budaya pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja. Tantangan tersebut diimbangi dengan komitmen pimpinan yaitu Bupati dan Sekda Kabupaten Lombok Barat yang mendukung terwujudnya sadar atas risiko, dimana komitmen tersebut sangat penting dalam mewujudkan budaya risiko pada unit di bawahnya.

Kegiatan workshop ditutup oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa hasil workshop diharapkan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan oleh semua OPD. Dan juga mengharapkan adanya supervisi, baik dari BPKP maupun Inspektorat dalam pelaksanaan Manajemen Risiko di tiap unit kerja. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas kontribusi dan kerjasama dalam pendampingan pengelolaan pemerintah daerah menuju Kabupaten Lombok Barat yang lebih baik, terutama pada Workshop Impelentasi Manajemen Risiko ini sebagai upaya untuk melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

(Kominfo BPKP NTB)