Kawal Dana Desa, BPKP NTB Gelar Workshop Monev di Kab. Loteng

Praya (17/11) – Atas kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, Presiden dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memerintahkan seluruh desa melakukan refocussing dan realokasi anggaran desa yang dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 di desa. Adapun dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, tidak sepenuhnya karena kecurangan yang dilakukan namun karena kekurangpahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait pengelolaan keuangan desa dimasa pandemi Covid-19 ini.

Bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI, Kanwil DJPb Provinsi NTB, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Workshop dengan tema Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat, dan Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 ini, dihadiri oleh para Pejabat OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan dimulai pada pukul 09.00 WITA. Adapun jumlah peserta yang hadir dibatasi sejumlah 50 orang Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan sama halnya dengan workshop yang telah diadakan sebelumnya di Kabupaten Lombok Barat, bagi Kepala Desa yang lain dapat mengikuti kegiatan ini melalui daring.

Tujuan workshop ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan, dan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa BLT-DD, mendorong agar pengelolaan Dana Desa termasuk BLT-DD lebih transparan dan akuntabel, dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk BLT-DD dan pemanfaatan hasil penggunaan Dana Desa pada tingkat kabupaten maupun desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Idham Halid, membuka acara tersebut sekaligus bertindak sebagai moderator. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas kerja samanya, baik dalam mengawal akuntabilitas pemerintah daerah maupun pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah.

“Semoga kerja sama yang sudah terjalin dapat lebih ditingkatkan lagi, baik pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan desa, hingga yang terbaru terkait manajemen risiko,” jelasnya.

Setelah resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, workshop kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang menghadirkan narasumber dari Anggota Komisi XI DPR RI, Wartiah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, M. Rahayuningsih, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Adi Gemawan.

Sebagai pembuka kegiatan Diskusi Panel, Anggota Komisi XI DPR RI, Wartiah menyampaikan peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi covid19.

“DPR RI bersama Pemerintah memastikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat desa dengan perluasan dan penguatan program Jaring Pengaman Sosial khususnya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan,” jelasnya.

Wartiah menyampaikan bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa. Sedangkan untuk di tahun 2021, arah kebijakan Dana Desa antara lain yaitu untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT Desa, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Sektor Usaha Pertanian, serta pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Dana Desa juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan, perikanan dan perbaikan fasilitas kesehatan.

“Peran BPKP sangat krusial dalam menjamin dan mengawasi stimulus tersebut benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama warga pedesaan,” tambahnya.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Pada Direktorat Fasilitas Pengelolaan Keuagan dan Aset Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, M. Rahayuningsih dalam paparannya menyampaikan bahwa ada 7 poin sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai satu kesatuan.

“Faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi dan sumber daya manusia di desa yakni pemerintah desa, BPD, dan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, dalam paparannya menyampaikan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa.

“Jika pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana desa berjenjang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah lalu ke Pemerintah Desa, mulai tahun 2020 langsung disalurkan dari pusat ke desa,” jelasnya.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Adi Gemawan dalam paparannya menjelaskan peran BPKP dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa baik sebagai consulting dan assurance.

“Tidak hanya melakukan pengawasan-pengawasan yang sifatnya assurance, seperti melakukan audit, reviu, evaluasi, verifikasi, dan lain sebagainya, tetapi juga melakukan konsultansi atau consulting,” jelasnya.

Consulting ini tujuannya adalah jika Bapak Ibu sekalian di dalam pengelolaan dana desa ini mengalami kesulitan atau hambatan, bisa dikonsultasikan kepada kami di BPKP, jalan keluarnya bagaimana supaya tidak menyalahi aturan, juga prakteknya baik, bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif, tidak merugikan negara,” tambahnya.

Setelah adanya pemaparan dari 4 narasumber, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dengan peserta, dan terakhir adalah kunjungan ke salah satu kantor kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Kecamatan Praya Barat, untuk berdialog langsung dengan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat penerima BLT-DD terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa dan kondisi masyarakat desa.

(Kominfo BPKP NTB/UND/Tri Ana)