Jayapura (09/08) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Yan Setiadi, menyambut hangat kedatangan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, beserta rombongan di ruang kerjanya. Kapolda Papua pada saat itu didampingi oleh Dir Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ricko Taruna.

Mathius menjelaskan maksud kedatangannya adalah terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi, Mathius selama ini sangat merasa terbantu dengan kehadiran BPKP sehingga beliau berharap hubungan Polda dengan BPKP dapat terus berjalan lancar terutama dalam menangani berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi khususnya di wilayah Papua ini.

Salah satu yang menjadi concern bersama adalah kasus penyimpangan dana Covid-19. Dana penanganan pandemi Covid-19 ini merupakan masalah kemanusiaan sehingga sangat dibutuhkan pengawasan lebih ketat. Mathius berharap BPKP dapat membantu Polda untuk bersama-sama mengawal akuntabilitas dana Covid-19 ini, dan menciptakan lingkungan yang kondusif agar penanganan Covid-19 di Papua lebih optimal.

Yan mengungkapkan bahwa selama ini kerjasama dengan Polda dan Polres-Polres di Provinsi Papua telah berjalan baik. “Selama ini sudah banyak permintaan audit yang masih berproses,” jelas Yan.

Dir Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ricko Taruna juga menambahkan informasi, bahwa kolaborasi Polda Papua dengan BPKP Papua sudah berjalan baik, sepanjang tahun ini sudah ada 9 kasus yang ditangani oleh Polda Papua berkolaborasi dengan BPKP Papua.

Yan juga menegaskan bahwa selama ini BPKP telah mengawal berbagai program pemerintah mulai dari Bansos, BST, BULOG dan sampai saat ini belum terjadi penyimpangan. BPKP juga terus mengawal persiapan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS. Fokus BPKP adalah pada upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, BPKP tetap menjaga profesionalisme dan obyektivitas.

Menutup pertemuan, Kapolda Papua memberikan cinderamata berupa plakat kepada Kaper BPKP Papua sambil berfoto bersama. Dengan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Polda dan BPKP di Papua untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Papua.