Kegiatan Sosial Dalam Rangka HUT Ke-38 BPKP di BPKP Papua

Jayapura (30/05) Memasuki tahun yang ke 38 yang jatuh tepat pada tanggal 30 mei 2021. BPKP Papua melaksanakan rangkaian kegiatan sosial dan BPKP Peduli untuk merayakan HUT Ke-38 BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Yan Setiadi beserta jajaran pejabat struktural,  para koordinator, dan Dharma Wanita Persatuan BPKP Papua turut memeriahkan kegiatan sosial tersebut.

Kegiatan tersebut antara lain, Donor Darah, Bakti Sosial ke Panti Asuhan, Penanaman Pohon, dan Bedah Rumah Pensiunan BPKP yang masih dalam tahap pelaksanaan.

Kegiatan Donor Darah dilaksanakan dua tahap, tahap pertama pada tanggal 25 Mei diikuti oleh 8 orang peserta pegawai BPKP Papua, sedangkan tahap berikutnya masih dalam perencanaan, selain memeriahkan HUT Ke-38 BPKP, kegiatan donor darah ini juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan lainnya adalah Bakti Sosial ke Panti Asuhan yang diikuti oleh para pejabat struktural dan Dharma Wania Persatuan BPKP Papua. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei. Kegiatan bakti sosial ini berupa pembagian sembako dan uang tunai di dua Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Hidayatullah dan Panti Asuhan Air Mata Mama.

Selain itu, kegiatan penanaman pohon juga merupakan rangkaian dari kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun BPKP yang dilaksanakan pada tanggal 25 mei. Penanaman pohon berjumlah 38 pohon dilaksanakan di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan perumahan dinas BPKP. Tema kegiatan penanaman pohon ini adalah Hijau dan Bermanfaat.

Acara puncak peringatan HUT Ke-38 BPKP adalah dilaksanakannya upacara yang diadakan secara terbatas dan indoor. Dengan kegitan inti mendengarkan pidato/amanat dari Kepala BPKP. Terdapat lima pesan pokok Kepala BPKP, yaitu : (1) Jaga kepercayaan kepada BPKP, (2) Tingkatkan kualitas hasil pengawasan, (3) Laksanakan APP dan APPD 2021, (4) Jaga Citra BPKP, dan (5) Disiplin jaga kesehatan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

 

(Kominfo BPKP Papua/Frisca)