BPKP Maluku dan Inspektorat Lakukan Persiapan Monitoring Pengadaan CPNS Tahun 2019

Jumat, 28 Agustus 2020 – Dalam rangka pelaksanaan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di lingkungan Pemda, BPKP Maluku bekerja sama dengan Inspektorat mengawal dan melakukan monitoring pada tahap pelaksanaan SKB pengadaan CPNS tahun 2019 oleh APIP Pemda di Provinsi Maluku.

Pada Jumat (28/8) dilaksanakan rapat via daring oleh Tim Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku bersama Inspektorat se-Provinsi Maluku. Rapat virtual tersebut membahas terkait pedoman pengawasan dan aplikasi monitoring yang digunakan dalam mengawasi jalannya tahap pelaksanaan SKB pengadaan CPNS tahun 2019 di Provinsi Maluku.

Rapat dibuka dengan arahan dari Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang IPP Suharyanto. Dalam arahannya Suharyanto menyampaikan agar rekan-rekan di Inspektorat dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan baik. Terutama dalam mengawasi jalannya pengadaan CPNS tahun ini yang protokolnya sedikit berbeda dibanding beberapa waktu yang lalu. Dimana pengadaan CPNS tahun 2019 saat ini diperketat dengan adanya sejumlah protokol keamanan dan juga kesehatan terkait pencegahan Covid-19. Untuk itu, Suharyanto berharap agar pihaknya bersama Inspektorat di daerah dapat turut menyukseskan jalannya kegiatan pengadaan CPNS tahun ini.

Kemudian rapat dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi dari tim teknis Bidang IPP yang dipimpin oleh Andreas Sofyan Nainggolan. Dalam paparannya, Andreas menjelaskan mengenai aplikasi monitoring yang digunakan yaitu aplikasi Lime Survey BPKP. Aplikasi tersebut nantinya akan memudahkan kegiatan monitoring Inspektorat di daerah masing-masing terkait pelaksanaan pengadaan CPNS oleh APIP Pemda. Dimana aplikasi Lime Survey BPKP ini merupakan tools dalam membuat laporan dan informasi pengawasan tentang kemajuan kegiatan pengadaan CPNS. Informasi pengawasan tersebut terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

Selain pemaparan tentang aplikasi monitoring yang digunakan, Andreas juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan pedoman dan peraturan tentang pengawasan pengadaan CPNS tahun 2019. Andreas meminta agar Inspektorat di masing-masing daerah dapat turut berkontribusi aktif dalam kegiatan monitoring ini. Andreas berharap dari hasil pengawasan ini dapat mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN dan bebas dari intervensi politik. Dan satu hal yang sangat penting bahwa perlu dipastikan sarana yang digunakan dalam kegiatan pengadaan CPNS ini dapat memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.   

 

 

(Kominfo BPKP Maluku)