Pengawasan Pemberian Bansos Produktif Kepada Pelaku UMKM Sultra

Kendari - Kamis tanggal 30 Juli 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menggadakan video conference dalam rangka koordinasi awal untuk mengawasi pemberian bantuan sosial produktif kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Video conference  ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Forum Usaha Kecil dan Menengah (UKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rapat ini bertujuan untuk mengatur strategi dan percepatan Langkah antisipasi dalam pengumpulan data yang lebih rasional (menggambarkan kondisi yang representative terkait populasi UMKM di suatu wilayah) dan akuntabel. Dalam rapat koordinasi awal tersebut para Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung upaya yang dilakukan oleh BPKP, seperti yang terjadi di kabupaten Wakatobi bahwa per tanggal 30 Juni 2020 melalui bantuan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Konsultan Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan pendamping UMKM yang telah tersebar di Desa Kabupaten Wakatobi terkumpul data kurang lebih 8.130 UMKM. Para Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyampaikan permasalahan di dalam pengumpulan database BNBA UMKM Kabupaten/Kota maupun data di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain mengenai perlunya keseragaman format database UMKM dan kriteria dalam mendapatkan bantuan modal kerja.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan bahwa format data yang sudah ada harus didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena merupakan data yang unik dan untuk lebih memudahkan dalam melakukan validasi. Data yang telah disampaikan oleh BPKP Perwakilan tetap mengacu pada Surat Kementrian Koperasi dan UMKM .

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menambahkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi  serta Kab/Kota sangat penting. Upaya dalam melakukanlengkah Langkah percepatan dengan strategi dan antisipasi untuk mendapatkan data yang lebih luas cakupan jumlah, salah satunya dengan melalui Kerjasama dengan Forum Paguyuban / Asosiasi UMKM dalam pengumpulan data UMKM. Harapannya proses pendataan dapat berjalan lebih intensif.

(BPKP Sultra/Dinda)