Sinergi BPKP dan KPK dalam Penanganan Korupsi di Sulawesi Utara

Manado – Telah terjalin koordinasi yang baik dalam pencegahan korupsi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4. Koordinasi ditujukan untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya korupsi di wilayah Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara.

Selasa, (12/10), Tim Korsup KPK Wilayah 4 yang dipimpin langsung oleh Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi Yudhiawan berkoordinasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring, para Korwas, serta para PFA.

Atas kunjungan tersebut, Kaper mengucapkan selamat datang kepada tim KPK dan juga menyampaikan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan terjadinya korupsi.

Lebih lanjut, Kaper menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang ada kaitannya dengan upaya pencegahan terjadinya korupsi. Diantaranya Fraud Control Plan (FCP), peningkatan kapabilitas APIP dengan pelatihan atau Coaching Clinic terkait keinvestigasian yang diharapkan mampu meningkatkan pengawasan di daerah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga ikut serta dalam pengembangan indikator MCP yang saat ini sedang dilaksanakan secara daring oleh KPK.

Senada dengan Kaper, Plt. Deputi Korsup KPK Yudhiawan mengatakan bahwa KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi lebih mengutamakan pencegahan.

Untuk itu, ia menambahkan, dalam melakukan pekerjaannya, KPK tidak bisa sendiri. Keterlibatan kementerian/lembaga maupun APH sangat dibutuhkan guna membuat Indonesia bersih dari korupsi.

KPK, tambahnya, juga selalu memberikan sosialisasi kepada Pemda dalam upaya perbaikan pencatatan aset daerah.

“Karena itu kami berharap, dukungan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawal proses penertiban aset ini”, ujar Plt. Deputi.

Kembali menjelaskan, bahwa indikator MCP yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan sesuai ukuran dan dapat menjadi faktor utama di dalam pencegahan terjadinya korupsi di suatu daerah.

“Terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan dan semoga sinergi tetap dipertahankan dan ditingkatkan”, tutupnya.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)