Tingkatkan Good Governance untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Semakin Baik

Manado - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara mengikuti pertemuan  dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat (24/9) di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Asisten I Pemprov Sulut Asiano G. Kawatu, dan juga dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kota Manado, Pemkot Bitung, Pemkab Minahasa Utara, dan Pemkab Talaud.  

Pada acara tersebut Ketua Tim BAP DPD RI Bambang Sutrisno menjelaskan maksud kedatangan tim beserta 16 Senator DPD RI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian permasalahan dan solusi oleh masing-masing wakil pemerintah daerah terkait dengan topik yang disampaikan oleh DPD.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diminta untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan peran pengawalan dan pengawasan BPKP Sulut dalam meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sulut Beligan Sembiring menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Agenda Prioritas Pusat dan Agenda Perioritas Pengawasan Daerah serta, upaya mendorong percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan. Ditambahkan juga, bahwa Perwakilan BPKP Sulut telah melakukan pendampingan penyusunan LKPD dan evaluasi efektifitas dan efesiensi  perencanaan dan penganggaran terhadap 3 Pemda sebagai sampling.

Selain hal tersebut ditekankan juga mendorong percepatan penyerapan anggaran agar dengan demikian dapat segera terlaksana kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP Sulut mengadakan kolaborasi dengan APIP dalam melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, coaching clinic, serta bimbingan teknis.

Lebih lanjut, BPKP dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, memiliki kendala-kendala dalam prosesnya. Adanya keterbatasan sumber dana dan SDM pengawasan di APIP daerah. Selain itu, akibat pandemi COVID-19 yang melanda, dana untuk pengawasan banyak dikurangi guna penanggulangan COVID-19 di daerah. Disatu sisi kegiatan pengawasan dan pendampingan oleh inspektorat semakin hari semakin bertambah sehingga dibutuhkan segala upaya agar seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan baik.  

Menutup pemaparannya, Kaper menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berusaha memaksimalkan fungsi hadir dan bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya.

“Kami berusaha untuk mendorong seluruh pemda yang ada di Sulut ini untuk meningkatkan Good Governance sehingga penyelenggaraan pemerintah di daerah ini bisa berjalan dengan baik”, harapnya

Turut hadir dalam kegiatan RDP tersebut Inspektur Provinsi Sulut Meiki Onibala, jajaran Pemkot Manado, Pemkot Bitung, Pemkab Minahasa Utara, Pemkab Kepulauan Talaud, serta dari Perwakilan BPKP Kabag TU serta para Korwas.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)