Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius A. Ohy, Asisten III, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Inspektur beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bolsel. Selain itu hadir pula Korwas Bidang APD Mardiyanto Arif R, Korwas Bidang Inveistigasi Parla M.R. Harahap, dan Korwas Bidang AN Mudzakir.

Dalam kunjungannya Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 yang diberikan kepada Inspektorat Bolsel bulan Mei lalu dan berharap Inspektorat Bolsel dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan ke Level selanjutnya. Selain itu ia juga meminta agar BPKP memberikan pendampingan dalam hal implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 serta penggunaan Aplikasi Siswaskeudes. “Dalam waktu dekat ini kami akan menggunakan aplikasi Siswaskeudes dan oleh karena itu kami berharap agar BPKP memberikan pendampingan dalam hal tersebut,” ungkap Bupati.

Terkait dengan penanganan COVID-19, lanjut Iskandar, diharapkan agar BPKP juga dapat memberikan pendampingan. “Kami berharap kerjasama antara Pemkab Bolsel dan BPKP berkaitan dengan pendampingan refocussing dan realokasi anggaran terkait penanganan COVID-19,” tutur Iskandar.

Selain itu, dalam hal investigatif, Inspektur Bolsel Ridel Paputunganjuga menambahkan agar di berikan pendampingan pengawasan di bidang tersebut. Hal itu dikarenakan permintaan dari KPK setiap tahun yang mengharuskan Inspektorat memberikan laporan investigatif.

Senada dengan Bupati, Kaper BPKP Sulut Setya Nugraha menjelaskan terkait Level 4 bahwa hal tersebut seperti melewati anak tangga yang terjal. Setya menambahkan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. “Bisa dicapai kalau Pemkab Bolsel saling bersatu,” ungkap Setya. Selain itu untuk mencapai level tersebut Pemkab Bolsel harus memperkuat sistem terutama di manajemen risiko. Inspektorat harus mampu memetakan risiko-risiko yang akan muncul.

Menjawab terkait pendampingan dalam hal investigatif, Korwas Bidang Investigasi Parla M.R. Harahap mengatakan bahwa BPKP terbuka untuk pendampingan dan pelatihan audit investigasi. Selain itu BPKP jugafokus kepada pencegahannya. Ia menambahkan dalam menangkal fraud yang dikenal dengan korupsi tersebut, BPKP siap mendampingi maupun memberikan pelatihan-pelatihan kepada Pemda dalam hal terkait investigatif. Selain itu, tambah Parla, BPKP juga siap mengajak masyarakat untuk memperkuat sistem pengendaliannya atau sering disebut Masyarakat Pembelajaran anti Korupsi (MPAK).

Selain hal keinvestigasian, BPKP Sulut juga menjelaskan pendampingan pengawasan di BUMD yang di sampaikan oleh Korwas Bidang Akuntan Negara Mudzakir. Ia juga menambahkan bahwa BPKP juga melakukan pendampingan rumah sakit terkait BLUD serta PDAM.

Mardiyanto Arif dalam hal ini sebagai Korwas Bidang APD juga menjelaskan bahwa BPKP Sulut memberikan pendampingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, kinerja, sampai dengan pelaksanaannya. Ia kembali menambahkan bahwa BPKP juga mendampingi pengelolaan keuangan serta refocussingdan realokasi anggaran yang saat ini sedang berjalan.

Menjelang berakhirnya kegiatan, Kaper BPKP Sulut mempersilahkan kepada para jajaran Pemkab Bolsel untuk berdiskusi terkait hal pengawasan yang dalam kegiatan tersebut dijawab oleh para korwas.

(Tim Kominfo BPKP Sulut/TH)