Mengawal Penyaluran Bansos COVID-19 di Kota Manado

Dialog dimulai dengan pernyataan dari Walikota Manado G.S. Vicky Lumentut yang menyatakan bahwa Pemkot Manado telah menyalurkan bansos tahap pertama kepada warga yang terdampak COVID-19. Ia menjelaskan bahwa proses penyaluran Bansos di Kota Manado dilakukan dengan pendataan terlebih dahulu melalui Kepala Lingkungan atau RW. “Sehingga setelah data terkumpul diberikan kepada Dinsos dan diteruskan kepada Disdukcapil untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan data penduduk Kota Manado. Hal itu agar bantuan tepat sasaran, antara lain warga yang kehilangan mata pencaharian dan ber KTP Manado,” ungkap Vicky.  Selain itu, ia juga mengajak kepada semua pihak, bersama KPK dan BPKP saling mengawasi dalam rangka bantuan bagi rakyat yang terdampak Covid-19.

Sementara itu, Mardiyanto Arif dalam dialog tersebut mengatakan bahwa BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditugaskan untuk mengawal penanganan percepatan COVID-19. Ia menambahkan bahwa BPKP menjalankan tiga fungsi, yaitu early warning, consulting, assurance. BPKP selalu mengingatkan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan mitigasi risiko mengenai kegiatan yang dilaksanakan, termasuk penyaluran bansos. BPKP  selalu mendorong akuntabilitas terus berjalan meskipun pemerintah daerah perlu bertindak dengan cepat sehingga apabila ada pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk mendokumentasikan semua proses penyaluran bansos, mulai pembuatan kebijakan, pengadaan, serta penyalurannya sehingga bukti penyaluran, tanda terima, dokumentasi, dan lain-lain perlu dikumpulkan untuk bahan pertanggungjawaban, sehingga apabila ada audit bisa dipertanggungjawabkan. “Jika ada keluhan atau pengaduan terkait penanganan COVID-19 termasuk penyaluran bansos, silakan menghubungi BPKP di akun Instagram/Twitter @bpkpkawal, atau nomor telepon 085283200100,” tutup Arif.

Melalui teleconference dari Kantor KPK Jakarta, Aida mengatakan agar instansi-instansi terkait bisa berkolaborasi untuk mengawal realokasi anggaran COVID-19 baik di pusat maupun di daerah. Hal itu sebagai upaya untuk meminimalisir adanya potensi korupsi dalam percepatan penanganan COVID-19. Aida menjelaskansaat ini KPK  telah meluncurkan aplikasi pelaporan bansos yaitu JAGA Bansos untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada Pemda terkait. “Untuk itu KPK berharap program-program yang telah dijalankan selalu didukung Pemerintah Daerah, Inspektorat dan BPKP,” ujar Aida.

Acara yang berlangsung selama satu jam tersebut, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari penelepon yang langsung dijawab oleh para narasumber.

 

(Tim Humas BPKP Sulut/TH)