Koordinasi BPKP Sulut dan KPK untuk Mencegah Korupsi Pengelolaan Penanganan COVID-19

Diskusi yang dilakukan via Zoom ini, diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah dan seluruh OPD yang terkait dalam penanganan COVID-19se-Provinsi Sulawesi Utara.

Diskusi kali ini membahas mengenai realokasi anggaran penanganan bidang kedehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan pemulihan ekonomi. Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain, pengadaan barang/jasa (PBJ), data penerima bantuan, proses penyaluran atau distribusi bantuan, ketepatan sasaran, pengelolaan manajemen penerimaan bantuan,serta peran BUMD dalam rangka penanganan COVID-19.

Ketua Korsupgah Wilayah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha menyampaikan terkait dengan bantuan sosial dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), KPK berharap transparansi data penerima bansos. Hal itu untuk menghindari kesalahan saat pemberian bansos. Ia juga menjelaskan penggunaan data DTKS dalam penggunaan Bansos. Ia meminta agar menyinkronkan DTKS dan non DTKS dengan data NIK dari Dukcapil.

Selain itu dalam hal pencegahan korupsi pada proses panyaluran serta pengawasan pengawasan bantuan, Pemerintah Daerah disarankan memastikan bansos tepat sasaran. Pemerintah Daerah agar memilih jenis bantuan yang paling efektif dan paling cepat sampai ke masyarakat. Ia menyarankan agar mengoptimalkan peran BUMD di Sulawesi Utara dalam menyalurkan bantuan.

Ia juga meminta agar pengelolaan anggaran COVID-19 dilakukan pendampingan dan pengawasan terutama dari Inspektorat provinsi maupun kabupaten. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk pengadaan PBJ dengan nilai strategis dan besar ia menyarankan untuk berkoordinasi dengan BPKP agar ikut terlibat dari awal dan diharapkan dari proses identifikasi.

Sejalan dengan KPK, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Setya Nugraha menjelaskan bahwa BPKP sebagai Internal Auditor melaksanakan fungsi consulting akan selalu mengarahkan dan mengawal terkait refocussing, realokasi anggaran, serta Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk bansos didalamnya. Ia juga menambahkan peran BPKP sekaligus untuk mencegah adanya penyimpangan dan korupsi dana COVID-19.  Ia berharap agar Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dapat melaksanakan penanganan COVID-19 ini tetap akuntabel dan transparan.

Dalam kegiatan tersebut para Sekretaris Daerah yang mengikuti acara diskusi menyampaikan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh tim dari KPK dan dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

 

(Tim Kominfo BPKP Sulut/TH)