BPKP SulSel Kawal Pelaksanaan Program PISEW Tahun Anggaran 2021 Kementerian PUPR

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukian Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Four Points by Seraton jalan Andi Jemma Makassar. Hadir membuka Rakor tersebut Kepala Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Asiri di dampingi Kepala Satuan Kerja beserta jajaranya. Peserta yang hadir dalam Acara Rakor sebanyak 215 orang dari 12 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa dasar hukum penugasan BPKP ada didalam PP 60 Tahun 2008, dan juga di dalam Perpres 129 Tahun 2014. Perpres 129 ini khusus tentang BPKP, dimana dinyatakan bahwa BPKP adalah instansi yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah, dan pembangunan nasional. Lingkup Pengawasan yang diberikan kepada BPKP adalah keuangan negara, termasuk daerah dan pembangunan, maka namanya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguanan (BPKP).

Kemudian BPKP di PP 60 di nyatakan sebagai Apatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tugasnya adalah melakukan pengawasan intern, melalui dua peran yaitu, yang  pertama adalah consulting atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberian jasa konsultasi dalam artian berada pada lini pencegahan dihulu. Yang ke dua adalah Asurance yaitu penjaminan mutu, baik melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan monitoring. Kemudian memberikan opini mengenai kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dimana kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah audit kinerja.

Lanjut Kepala Perwakilan, untuk melaksanakan audit kinerja tersebut digunakan standar yaitu pertama, audit intern pemerintah. Ini adalah standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang kedua surat dari Dirjen Cipta Karya. Tujuan adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan  program PISEW. Tujuan kedua adalah memberikan rekomendasi apabila ditemukan adanya kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan  efektifitas dan efisiensi  pelaksanaan program tersebut diatas.

Kedepannya pengawasan intern itu diarahkan pada audit kinerja, yaitu untuk mengukur dampak dari penggunaan sumber daya. Bukan selesai hanya sampai pada kegiatan, akan tetapi dampak dari hasil kegiatan tersebut. Hal ini relevan dengan kegiatan PISEW, karena kegiatan ini untuk membangun infrastruktur tingkat kewilayaan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian,  yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai multy player effect. Sasarannya adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan penyaluran dana PISEW yang dijabarkan dalam indikator utama, seperti yang audit yang dilakukan  oleh BPKP berpatokan pada 3-K  yaitu, Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta, Ketepatan penyusunan dan  penyampaian laporan. Tujuan Program PISEW adalah membangun Indonesia dari pinggiran, Ungkap Arman Sahri Harahap. (Kominfo BPKP SulSel _Tony S)