Sekretariat Daerah Kota Parepare Konsultasikan Pembayaran Insentif Nakes ke BPKP Sulsel

Makassar, 8 Juli 2021. Tenaga Kesehatan merupakan garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, karenanya sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Nakes melalui pemberian Insentif Tenaga Kesehatan. Pemerintah Daerah Kota Parepare telah mengupayakan pembayaran Insentif bagi Nakes di Kota Parepare yang sebelumnya mengalami tunggakan pada periode 2020.

Pemberian insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES.278/2020. Pemberian insentif ini ditujukan untuk Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 baik yang bertugas di rumah sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium.

Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Tambahan gelombang II tahun 2020 mendapatkan bantuan sebesar Rp3.06 M. Pembayaran telah diberikan melalui 2 tahapan, tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Tunggakan pembayaran terjadi pada pembayaran insentif bagi nakes untuk tahap kedua, karenanya Pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Sekretariat Daerah berkonsultasi terkait tunggakan pemayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan Tahun 2020 yang akan dibebankan pada TA. 2021.

Korwas Bidang APD2 Agus Rianto menyampaikan, refocussing anggaran (dalam hal ini untuk pembayaran tunggakan insentif nakes) diperbolehkan, sepanjang telah ditetapkan anggaran mana yang tidak boleh bergeser sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pertemuan ini dihadiri Asisten 2 Pemerintah Kota Parepare Suryani, Direktur Rumah Sakit Andi Makassau Parepare Dr. Reny Angraeni, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawaty, Kabid Perbendaharaan Noldi, Plt. Kabag Hukum Setda Kota Parepare Nurwana.

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Arman Sahri Harahap didampingi Korwas Bidang APD2 Agus Rianto, Pengendali Teknis Bidang APD dan AN, serta PFA Perwakilan BPKP Sulsel. Kepala Perwakilan BPKP Sulsel menyampaikan harapannya agar apabila terdapat permasalahan dapat didiskusikan bersama, sehingga dapat menghasilkan solusi dan memberi nilai tambah bagi Kota Parepare. (Kominfo BPKP Sulsel/Dew)