Pada kesempatan tersebut, Hasoloan menyampaikan bahwa 3.026 desa yang ada di NTT hampir seluruhnya telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes digunakan oleh pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa, tidak hanya Dana Desa tetapi juga sumber dana lain yang diterima desa seperti ADD, Bagi Hasil Pajak dan hibah. Dalam Aplikasi Siskeudes juga telah ditanam pengendalian intern sehingga mampu mencegah penyalahgunaan dengan mentaati pada ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, dr. Asyera menyoroti kinerja BUMDes. BUMDes diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli Desa dengan fokus pengembangan pada potensi unggulan yang dimiliki desa. Hal ini diamini oleh Hasoloan dan dijelaskan bahwa untuk pengawalan BUMDes, BPKP telah memiliki aplikasi SIA-BUMDes yang juga dapat digunakan secara gratis oleh BUMDes yang ada di NTT.

Di akhir diskusi, dr. Asyera dan Hasolan sepakat bahwa diperlukan sinergi yang nyata dari seluruh elemen yang ada, dalam pembangunan Desa. Dari sisi pengelolaan keuangan Desa sudah dilakukan pengawalan melalui Siskeudes dan SIA-BUMDes, namun untuk sektor bisnis dan modal kerja misalnya perlu dukungan OJK dan Bank Indonesia serta pihak lainnya yang terkait. (Humas BPKP NTT)