Gubernur Bali Lantik dan kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan Kepala Kantor Regional X

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kerjasama serta sinergitas yang telah terbentuk dengan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal itu dikatakan Gubernur Koster saat melantik dan mengambil sumpah pejabat baru Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur yang serta mengukuhkan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paulus Dwi Laksono di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar, Kamis (12/11).

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-KPK.gifUpacara pelantikan dan pengukuhan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati /Walikota SeBali, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, Sekrataris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Para Inspektur se Provinsi Bali, Para Kepala Kantor Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD dan Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutan Kepala BPKP yang sampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan tugas pemerintah yang harus diselenggarakan di seluruh penjuru negeri. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Pemerintah harus mampu untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan, namun manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Lebih jauh Sally Salamah menyampaikan bahwa Akuntabilitas yang telah dibangun dengan baik sekalipun, dapat terancam efektivitasnya oleh tiga hal yakni intervensi, pengabaian sistem, dan kolusi. Hal ini mungkin dapat menjelaskan fenomena masih banyaknya kasus fraud dalam penyelenggaraan keuangan negara dan daerah meskipun SPIP sudah dibangun dan kapabilitas APIP sudah ditingkatkan. Oleh sebab itu, harus pula disadari bersama bahwa membangun sistem dan pengawasan intern harus tetap dibarengi dengan upaya pembinaan integritas pegawai dan komitmen bersama untuk pencegahan korupsi.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan menambahkan, meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali secara berturut turut, hal ini tidak membuat pihaknya berpuas diri. Namun sebaliknya berupaya bekerja lebih giat lagi, lebih cermat lagi dalam penyusunan serta penggunaan anggaran. Sehingga anggaran yang ada tidak hanya digunakan secara benar, efektif efisien tetapi juga memberikan output dan outcome yang nyata dan berguna nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depannya, Gubernur Koster berharap agar BPKP bisa lebih progresif dalam menentukan tolak ukur predikat WTP, di mana tidak hanya berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan dan output dari anggaran yang dipergunakan bagi masyarakat(AS).