AMUNTAI (7/11), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap membuka acara “Pengawalan Terintegrasi HSU Berkinerja dan Terintegrasi” yang dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Bertempat di Gedung Agung, Rudy menyampaikan tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) secara umum cukup baik, tapi telah diciderai oleh kasus korupsi. Karena itu, BPKP sedang mengawal kinerja Pemkab HSU secara serentak dan terintegrasi.

Menurutnya, kinerja Pemkab HSU harus diikuti oleh pencegahan dan penanganan kasus korupsi secara terintegrasi. Karena itu, BPKP sedang mengawal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah, di Pemkab HSU.

“Pengelolaan keuangan BLUD adalah salah satu solusi untuk menjawab banyak masalah. BPKP berperan memberikan masukan, saran, dan konsultasi membantu pengelolaan keuangan BLUD.Selain itu, ada BUMDes yang patut mendapat perhatian. Pasalnya, BUMDes harus menjalankan praktik bisnis yang sehat dan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Terkait Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Insentif Daerah (DID), Rudy juga mengungkapkan rendahnya realisasi penggunaan DTU dan DID diPemkabHSU, yang baru mencapai 27,41%. Penyebabnya, tagihan atau SPJ terlambat disusun dan disampaikan, Peraturan Bupati tentang penetapan besaran Insentif Tenaga Vaksinasi terlambat ditetapkan, dan Pemerintah Daerah menyesuaikan tarif insentif dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Pada acara tersebut, BPKP juga melakukan sosialisasi IEPK, sebuah pengukuran efektivitas pengendalian korupsidan mengidentifikasi risiko sehingga Pemkab HSUdapat merancang suatu pengendalian yang tepatsertamenyelenggarakan kegiatan MPAK, untuk meningkatkan pemahaman masyarakatHSUtentang korupsi dan menumbuhkan semangat dalammemberantas korupsidi HSU.

(Kominfo BPKP Kalsel)