BPKP Jatim Sharing Optimalisasi PAD dengan DPR-RI

Kamis (19/8), bertempat di Ruang Rapat Kaper, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengikuti diskusi, secara daring, dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR-RI tentang kondisi dan hambatan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Diskusi ini terselenggara atas inisiatif dan undangan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR-RI guna mendapatkan masukan dari BPKP Jawa Timur tentang materi diskusi tersebut di atas melalui pertanyaan yang telah diajukan sebelum diskusi dimulai.

Koordinator Pengawasan APD 2 BPKP Jawa Timur, Teguh Harjanto didampingi Kepala Bagian Tata Usaha selaku Plh. Kepala Perwakilan, para Korwas, dan Dalnis, memberikan penjelasan-penjelasan atas jawaban BPKP Jawa Timur dan memaparkan peran yang telah dilakukan BPKP Jawa Timur dalam mendorong pemda-pemda di Jawa Timur untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, melalui pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

Terkait dengan status IKF “mandiri” yang diperoleh oleh Kota Surabaya, Pengendali Teknis BPKP Jawa Timur yaitu Sdr. Yusron Sumartono, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemkot Surabaya, memaparkan pengalamannya tentang upaya-upaya yang telah dilakukannya dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemkot Surabaya. Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Review BPK RI, Pemkot Surabaya adalah pemerintah daerah yang berhasil menjadi pemda yang mandiri secara fiskal, dengan Indeks Kemandirian Fiskal tertinggi di Jawa Timur dan Indonesia. Yusron Sumartono menjelaskan upayanya menganalisa dan mengevaluasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan pendapatan daerah, termasuk regulasi yang ada dan potensi-potensi yang dapat digali guna meningkatkan PAD Kota Surabaya. Hal yang tak kalah penting menurut Yusron adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, BPKPD Pemkot Surabaya juga membangun sistem aplikasi layanan perpajakan secara online guna meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan kepada wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dimudahkan dalam pengurusan dan pembayaran pajaknya.

Diskusi terus berlanjut dengan banyaknya pertanyaan yang langsung diajukan oleh anggota Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR-RI.