Dalam rangka monitoring penanggulangan Covid-19, Kepala BNPB yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Jawa Timur yang dihadiri oleh Wagub Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Rakor ini juga dihadiri oleh Anggota DPD-RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, seluruh unsur Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah se Jawa Timur yang hadir secara langsung maupun secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Doni Monardo memuji Pemprov Jawa Timur yang berhasil menurunkan kasus positif Covid-19 secara luar biasa di wilayahnya. Namun Doni Monardo juga mengingatkan angka kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi. Selain itu, Doni Monardo meminta Pemprov Jawa Timur agar lebih meningkatkan pemeriksaan pintu masuk luar negeri untuk mengantisipasi dan mencegah penularan Covid-19 dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang maupun WNA yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Doni Monardo, Wagub Jawa Timur Emil. E. Dardak berkomitmen akan melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka kematian akibat Covid-19 dan mencegah penularan Covid-19 dari PMI dan WNA dengan memperkuat satgas karantina melalui peningkatan koordinasi dengan beberapa pihak mengenai penggunaan system yang dijalankan di Jawa Timur. Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo pun mendukung upaya Pemprov Jawa Timur untuk lebih memperkuat satgas karantina tersebut.

Doni Monardo juga menyampaikan bahwa dalam penanganan Covid-19, pemda agar mengoptimalkan anggaran yang telah di-refocussing dan direalokasikan. Jika anggaran tersebut belum cukup, pemda dapat meminta dukungan anggaran dari BNPB, namun terlebih dahulu harus melalui reviu dan rekomendasi dari BPKP.

Terkait yang disampaikan Doni Monardo tentang anggaran, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Rubi Satyoadi mengungkapkan, seperti sejak awal pandemi, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selalu siap mengawal perencanaan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, baik di lingkup pemprov maupun pemkab, dan pemkot.