Kejati DIY Belajar Maturitas SPIP Dari BPKP DIY

Selasa (21/9) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menjadi narasumber dalam acara Selasa (21/9) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Acara yang berlangsung di aula lantai 4 gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tanti A. Manurung, Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan, Koordinator Pengawas Bidang IPP Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bambang Kardiono, Auditor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, para asisten Kejaksaan Tinggi dari Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi DIY dan para koordinator Kejaksaan Tinggi DIY, dan pejabat eselon IV di lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY.

Mengawali sambutannya, Tanti berharap BPKP terus melanjutkan sharing dengan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di DIY, karena tugas Kejaksaan dan BPKP saling bersinggungan, saling mendukung, bahkan saling membantu. Tanti mengungkapkan latar belakang diselenggarakannya sosialisasi ini adalah arahan dari pimpinan untuk menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI, sehingga jajaran Kejati perlu belajar agar dapat memetakan dan memitigasi risiko atas rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Sementara itu Adi Gemawan menyatakan sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP berperan sebagai instansi Pembina SPIP. Dengan demikian BPKP memiliki andil atas baik buruknya implementasi SPIP di suatu instansi yang dibinanya. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Utama adalah capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI). Saat ini SPIP bukan hanya menilai keandalan pengendalian intern saja, namun telah dengan MRI dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Yang menjadi prioritas saat ini adalah penyusunan dan penerapan MRI. Pengelolaan risiko dilakukan sejak penetapan tujuan organisasi dan penentuan target. Tujuan organisasi dalam rencana strategis diturunkan dalam rencana kinerja tahunan, dan ditetapkan targetnya dalam perjanjian kinerjanya. Target-target dalam perjanjian kinerja inilah yang nantinya dikelola risikonya.

Di akhir sambutannya, Adi Gemawan mengajak peserta sosialisasi agar semangat mendalami manajemen risiko. Beliau juga mengingatkan bahwa selain Opini BPK, SPIP dan Manajemen Risiko Indeks menjadi komponen penilaian yang ikut menentukan besaran dana insentif.

(Kominfo BPKP DIY/ros)