Kolaborasi Pengawasan Bangun Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Desa

Kamis (9/9) Perwakilan BPKP DIY menjadi tuan rumah penyelenggaraan FGD Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dengan tema Koordinasi dan Kolaborasi Pengawasan Pemerintah Daerah dan Desa. Acara yang diikuti secara daring oleh seluruh Perwakilan BPKP se Indonesia ini dihadiri oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Muhammad Nur mewakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri didampingi seluruh Inspektur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) BPKP Dadang Kurnia beserta direktur di lingkungan Kedeputian PKD, serta menghadirkan narasumber Kepala Desa Panggungharjo Yogyakarta, Wahyudi Anggoro Hadi.

Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan sebagai tuan rumah mengapresiasi dipilihnya Perwakilan BPKP DIY sebagai lokasi penyelenggaraan FGD ini. Beliau memperkenalkan beberapa potensi yang ada di Perwakilan BPKP DIY serta destinasi wisata yang bisa dikunjungi agar bisa turut meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang sempat terpuruk selama pandemi.

Muhammad Nur mewakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya membangun hubungan harmonis antara BPKP dan Kemendagri. Menurutnya Indonesia ini sangatlah luas, dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidaklah mungkin untuk mengurus negeri ini sendirian. Maka kuncinya adalah melakukan kolaborasi, sebagaimana halnya collaborative governance yang menjadi esensi kerja sama Kemendagri dan BPKP dalam mengawal pemerintahan daerah dan desa untuk bertransformasi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu Dadang Kurnia dalam sambutan pembukaannya menyampaikan kembali arahan Presiden RI dalam Rakornaswasin Tahun 2021, yang memerintahkan BPKP dan APIP terus melakukan pengawasan serta mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan belanja pemerintah. Semua pihak perlu bekerja cepat, memperkuat sinergi, kolaborasi, check and balances, dan saling bekerja sama agar program-program pemerintah berjalan efektif, sehingga masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan Indonesia segera bangkit dari pandemi. Menurut Dadang, tantangan dalam pengawasan intern di masa darurat pandemi adalah pengawasan yang cepat, tepat sasaran, harmonis, dan tepat waktu.

Kerja sama BPKP dan Itjen Kemendagri berawal dari niat yang sama yaitu untuk meningkatkan akuntabiltas keuangan daerah sehingga terjalin sinergi yang lebih baik. Dengan koordinasi dan kolaborasi, diharapkan pengawasan yang dilakukan di masa depan semakin memberikan nilai tambah  kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pemerintah desa.

(Kominfo BPKP DIY/ros)

Editor: 4ita