Penyusunan Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemda di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY

“Pahami Tujuan Organisasi, Kenali Risikonya, Persiapkan Aksi Pencegahan dan Mitigasinya”

Bertempat di Ruang Workshop Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta, Senin (16/11) berlangsung Workshop Penyusunan Base Line Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah secara online (Zoom Meeting). Workshop diikuti oleh 162 OPD dari 12 Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DI Yogyakarta yaitu Pemda D.I Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Workshop ini diselenggarakan oleh BPKP dalam rangka sosialisasi cara pengisian kuesioner MRI secara online dengan menggunakan google form.

Dalam paparannya, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemda (APD) Perwakilan BPKP DIY, Dr. Ilham Nurhidayat, Ak., M. Ec.Dev menyampaikan latar belakang penyusunan base line MRI adalah pencapaian MRI level 3 oleh pemda telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja dalam RPJMN 2020-2024. Kondisi pelaksanaan manajemen risiko di pemda masih banyak yang harus dibenahi untuk mencapai level 3.

BPKP telah menerbitkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah untuk memberikan panduanbagi Pemda dalam mengelola risiko pemerintah daerahmulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD. Sebagai instansi pembina pengelolaan manajemen risiko bagi pemda, BPKP memerlukan data awal kondisi dan kualitas penerapan manajemen risiko pada Pemda agar dapat merencanakan strategi pembinaan yang tepat untuk masing-masing pemda sehingga kualitas manajemen risiko yang diterapkan oleh pemda diharapkan lebih optimal.

Data awal penerapan manajemen risiko dikumpulkan dari seluruh pemda di seluruh wilayah Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan pengisian kuesioner oleh OPD terpilih di masing-masing pemda menggunakan google form. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu serta memperhatikan protokol kesehatan pandemi Covid 19. Hasil kuesioner akan dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Pengisian kuesioner ini membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai manajemen risiko, sehingga Perwakilan BPKP DIY menunjuk beberapa personil sebagai narahubung bagi pemda yang membutuhkan bantuan dalam pengisian kuesioner ini.

Kegiatan pengisian kuesioner ini diharapkan akan memberikan data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai penerapan pengelolaan risiko di pemda. Sehingga BPKP dapat merencanakan strategi pembinaan yang tepat dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk membantu pemda dalam melaksanakan manajemen risiko.

(Kominfo BPKP DIY/ Ning)