Gubernur Buka Live Webinar Di BPKP Jateng

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka resmi Live Webinar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan melalui Sinkronisasi Perencanaan Kinerja Dan Penganggar sekaligus sebagai Keynote Speech, Selasa (25/5).

Live Webinaryang diikuti para kepala daerah se-kab/kota di Jawa Tengah, para sekda se-kab/kota di Jawa Tengah, para Inspektur se-kab/kota di Jawa Tengah dan para kepala badan keuangan se-kab/kota di Jawa Tengah ini, dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-38 BPKP, di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah,

Lebih lanjut Ganjar mengajak kita bersama melakukan Orkestra AKSI untuk mengawal Indonesia Bangkit. Untuk mewujudkan Good Governance dengan AKSI (Akuntabilitas, Kinerja, Sinergi, Integritas) yaitu dengan partisipasi, prinsip hukum, transparasi, responsif, orientasi kepentingan, keadilan, efisiensi, serta akuntabilitas.

Ganjar menegaskan kunci keberhasilan public governance di Jawa Tengah antara lain menjalankan birokrasi casual, Integritas tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, Pendekatan No One Left Behind di semua sektor, serta membangun jati diri pelayanan mudah, murah, cepat, tuntas.

Ganjar menyampaikan tantangan public governance di Jawa Tengah yaitu kebijakan penggunaan media sosialdi Pemprov Jawa Tengah.Setiap SKPD wajib mempunyai akun media sosial, setiap akun SKPD sudah terverifikasi untuk kepercayaan publis, seluruh SKPD didorong untuk aktif menyampaikan kinerjanya di media sosial, papar Ganjar.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo mengawali laporan dengan menyampaikan terima kasih pada Gubernur Jawa Tengah dan para Narasumber. Visi dan Misi dari Kabinet Indonesia Maju adalah terwujudnya Indonesia Maju, berdaulat, mandiri berkepribadian berasaskan gotong royong. Hal ini akan dilaksanakan dengan membangun manusia, infrastruktur, melakukan deregulasi, debirokratisasi dan  juga membangun manufaktur modern, memproduksi barang jadi berorientasi ekspor dan meninggalkan industri yang mengandalkan sumber daya alam.

Wasis menegaskan Upaya ini memerlukan anggaran yang sangat besar. Namun demikian, dalam masa pandemi fokus APBN, APBD dan APBdes adalah bagaimana mempertahankan kesehatan, menguatkan Jaring Pengaman Sosial/JPSdan melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN. Disamping juga masih terdapat masalah-masalah terkait governance, serta pengelolaan risiko.

Wasis menambahkan dalam rangka HUT  Ke 38 BPKP, bagaimana mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.  Arahan Presiden dalam Munas V dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021, Presiden mengamanahkanagarAnggaran digunakan dengan sebaik-baiknya, dan fokus terhadap 2 atau 3 program prioritas,Manajemen pengawasan agar diperkuat,Perijinan agar dipercepat dan dipermudah untuk investasi yang berorientasi ekspor,Memperbanyak lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus.

Panelis dari para Narasumber yaitu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menyampaikan Strategi Penyelarasan Perancanaan Kinerja dan Penganggaran, Tantangan dan Hambatan. Direktur III KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Kakanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah Midden Sihombing menyampaikan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer, serta Direktur PKD BPKP Pusat Edi Mulia menyampaikan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan melalui Sinkronisasi Perencanaan Kinerja Dan Penganggaran.

(Tim Kominfo BPKP Jateng Din/EM)