Hal ini terungkap saat Forum Group Discussion Management Oversight Implementasi Pengawasan Internal di Pemerintah  Daerah oleh Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia,  di Ruang Indraloka Owabong Cottage Kabupaten Purbalingga, yang dihadiri oleh Inspektur III Inspektorat Jendral Kementerian Keungan Alexander Zulkarnain, Kepala Perwaklan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi UNDIP Abdul Rohman,  Perwakilan BPK RI, Perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia, Inspektur Kabupaten Purbalingga, Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Inspektur Kabupaten Purworejo, Inspektur Kabupaten Temanggung, Irban Inspektorat Provinsi Jawa Tengah serta  Akademisi UNDIP, selasa (14/11).

Dadang menegaskan agar penguatan pengawasan dapat berlangsung secara efektif,efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, perlu adanya peta reformasi pengawasan, dan sasarannya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas.

Inspektur III Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnaen menyampaikan banyak hal terkait dengan Kapabilitas APIP, Tahun 2011 Kapabilitas APIP Kementerian Keuangan sudah berada pada level 3.  Selain itu beberapa penghargaan telah diraih oleh Kementerian Keuangan. Terkait dengan Pengawasan Internal bahwa penguatan peran dan fungsi pengawasan adalah hal yang sangat strategis. APIP diharapakan dapat mendorong  terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah..

Alexander menambahkan, Peran Audit Internal Sektor Publik antara lain oversight yaitu melakukan pengawasan terhadap entitas sektor publik, apakah sudah melaksanakan yang harus dilakukan sesuai fungsi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi publik.  Insight yaitu membantu pengambil keputusan dengan memberikan penilaian independen tentang program sektor publik, operasi dan hasil kebijakannya. Hal ini dilaksanakan dalam penugasan konsultasi dalam bidang penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan dan pendampingan audit, Konsultasi manajemen Risiko dan penilaian Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan. Foresight yaitu mengidentifikasi trend dan tantangan yang ada dengan melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi Rencana Strategis.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi UNDIP Abdul Rohman, mengatakan bahwa Pengawasan Internal merupakan aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terwujud suatu birokrasi yang bersih, akuntabel,efektif, efisien,  dengan pelayanan yang berkualitas. Birokrasi yang bersih dapat dicapai melalui implementasi beberapa program pengawasan di bidang penguatan pengawasan, yaitu pengembangan institusi pemerintah menuju WBK.

Penguatan pengawasan internal diperlukan untuk menuju tata kelola yang lebih efektif. Dalam upaya penguatan pengawasan, dalam reformasi birokrasi bidang pengawasan perlu melakukan penilaian mandiri (self assesment) terhadap area proses kunci (key process area) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi kekuatan pengawasan saat ini.

Kepala Perwakilan BPKP Jateng Samono sharing bagaimana penguatan pengawasan Internal,  salah satunya adalah melaksanakan komitmen. Peran APIP yang efektif itu meliputi assurance activities memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, consulting activities memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola serta  anti corruption activities memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

(Tim Humas BPKP Jateng / Din)