Arahan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Kepada Enam Daerah Binaan

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, selaku Deputi Pembina bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat hadir di Bandung untuk memberikan arahan dan wejangan, sesaat sebelum memasuki masa purna bhakti per 1 Oktober 2021.

Pada kesempatan ini Deputi menyampaikan arahan kepada enam Perwakilan BPKP yang menjadi daerah binaan Deputi PPKD yaitu Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Adapun arahannya antara lain disampaikan bahwa BPKP diberikan tanggung jawab yang sangat strategis antara lain mengawal RUU Pengawasan Keuangan Daerah, yang didalamnya terdapat pasal terkait BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Presiden yang tugasnya antara lain melakukan pengawasan APBD yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring tindak lanjut, dan evaluasi serta Kementerian/Lembaga bila diminta tindak lanjut oleh BPKP. Selain itu di dalam RUU juga mengatur Kapabilitas Pemerintah Daerah, yang merupakan tugas bersama Bidang P3A dan Bidang APD di Perwakilan.  Lebih lanjut Deputi menyampaikan di masa pandemi dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua Satgas Covid19 Pusat menyatakan bahwa BPKP mendapat tugas yang super strategis yaitu mengawasi Limbah B3 Covid19.   

Di akhir arahannya Deputi mengharapkan kepada para Auditor agar menjaga kualitas laporannya dengan data yang valid dan profesional, dan terus mengawasi Limbah B3 dari pengiriman sampai ke tempat pembuangannya, karena di Jawa Barat menjadi daerah tujuan pembuangan limbah, jangan sampai limbah dari luar jawa masuk ke perairan di jawa, namun ada sebagian yang dibuang ke laut sehingga tidak dapat dihindari masuk ke perairan di jawa. Dan pesan terakhir agar seluruh pegawai menjaga kepercayaan yang telah Presiden/Pemerintah  berikan kepada BPKP.

Usai menyampaikan arahan Deputi menerima cindera mata dari Perwakilan BPKP yang menjadi daerah binaan yaitu Perwakilan BPKP Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

(Kominfo BPKP Jabar/SR-AD-DK-RS)

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <!--[endif]-->