BPKP Jabar Bersama KODAM III Siliwangi Lakukan Monitoring Penyaluran Paket Obat COVID19

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran bantuan obat kepada pasien yang menjalani Isolasi Mandiri COVID19 dan  membantu pemerataan distribusi obat serta mencegah terjadinya penerimaan obat secara ganda dari sumber lain seperti penyaluran obat melalui sistem telemedicine, Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat bersama KODAM III Siliwangi, melakukan Kegiatan Monitoring Distribusi Paket Obat COVID-19 untuk masyarakat Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Gejala ringan pada Provinsi Jawa Barat.

Tim BPKP yang akan bertugas selama lima hari sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 ini, dikomandani oleh Korwas IPP II Pareng Slamet, didukung oleh  Burhan selaku Pengendali Teknis, Ma’mun Murodin selaku Ketua Tim dan tiga anggota tim yaitu Cecep Solihatulloh Nugraha, Rika Kurniawati dan Restiana Andriyani akan melakukan sampel terhadap 3 KODIM, yaitu Kodim0618/BS – Kota Bandung, Kodim 0624 - Kab. Bandung, Kodim 0609- Cimahi dan 11 koramil pada KODIMtersebut.

PT Kimia Farma telah memberikan alokasi paket obat sebanyak 93.000kepada KODIM III Siliwangi melalui 3 tahap, yaitu tahap I telah diterima sebanyak 31.000 paket, dan telah didistribusikan ke Koramil di wilayah KODAM III Siliwangi sebanyak 30.861 paket. Sementara untuk tahap II & III sampai saat ini belum diterima pihak KODAM III Siliwangi.

Tujuan kegiatan monitoring ini selain percepatan dan pemerataan juga merupakan salah satu solusi penyelesaian kekurangan obat dengan kondisi ekonomi pasien tidak mampu maupun masyarakat mampu namun mengalami kesulitan memperoleh obat serta agar distribusi obat tersebut  tepat sasaran, tepat kualitas, tidakada obat yang kedaluwarsa, tepat jumlah yaitu jumlah obat pada masing2 kemasan.

Terdapat kendala pada saat pertama penyaluran paket obat, yaitu adanya syarat hasil test PCR dan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi pasien penerima paket obat, namun kendala ini tidak berlangsung lama, karena saat ini persyaratan telah diubah yaitu cukup menggunakan hasil antigen atau surat keterangan sakit dari puskesmas.

(Kominfo BPKP Jabar/SR-PS-RA-RS)