BPKP Jabar Menjadi Mediator Serah Terima Aset dan Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi serta Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Baratdibawah Koordinator Pengawasan Investigasi II Zainuri, dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratMulyana. Kepala Perwakilan dalam sambutannya  menjelaskan kronologis proses mediasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat serta hasil evaluasi atas penilaian aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Kota Bekasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Efendri Rais. Evaluasi yang dilakukan BPKP mempertimbangkan informasi-informasi tambahan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi maupun PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memperoleh nilai kompensasi yang adil dan berimbang dengan dasar yang kuat. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP diperoleh nilai kompensasi atas penyerahan aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di wilayah Kota Bekasi kurang lebih senilai Rp155 Milyar.

Menanggapi hal tersebut diatas Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM. BN. HolikQodratulloh, SE, M.Si mengapresiasi mediasi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam proses serah terima layanan dan aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi tersebut. Dijelaskan pula bahwa DPRD Kabupaten Bekasi berkepentingan atas nilai kompensasi kurang lebih senilai Rp155 Milyar tersebut, karena selama ini DPRD Kabupaten Bekasi terus mendapat sorotan dan perhatian dari publik terkait dengan proses serah terima aset dan layanan serta nilai kompensasi, dimana yang semula Rp300milyar menjadi Rp155 milyar. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berharap permasalahan serah terima aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dapat diselesaikan secepatnya sehingga menjadi kebanggaan bahwa di saat sekarang masalah ini bisa diselesaikan.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro, B.Eng, M. Si, juga menyampaikan apresiasi atas evaluasi yang dilakukan oleh BPKP. Menurutnya,  proses yang berjalan telah memperhatikan berbagai aspek sehingga menghasilkan simpulan yang fair. Harapannya proses serah terima segera selesai  dan dapat meningkatkan pelayanan air bersih oleh PDAM kepada masyarakat. Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Bekasi meminta pihak eksekutif baik dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi dapat segera menyepakati mekanisme serah terima dan pembayaran.

Di akhir rapat, Kepala Perwakilan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan Ketua DPRD Kota Bekasi menandatangani Notulensi Rapat Pembahasan Bersama. Poin-poin yang disepakati mencakup persetujuan nilai kompensassi kurang lebih senilai Rp155 Milyar dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan penyiapan Perjanjian Kerjasama yang dilengkapi dengan kesepakatan teknis dan kajian hukum serta pembentukan tim teknis gabungan kedua pemda dalam penyusunan rencana aksi.

(Kominfo BPKP Jabar/SR-DK-Z-RS)