Penandatangan Nota Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditantangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP, dengan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU/k/D3/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Kementerian Dalam negeri dengan BPKP. 

Penandatangan Nota kesepakatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Perwakilan BPKP di Indonesia yang disaksikan secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP.

(Kominfo BPKP Jabar/SR-JR-YS-MM)