Mendapat kesempatan pertama Asda III menyampaikan bahwa Dana Bansos disalurkan ke 9 pintu bantuan dari Provinsi Jabar dan Kementerian Pariwisata, dari 9 pintu bantuan tersebut bisa mengcover 60 penduduk Jawa Barat. Selain itu ada mitra dari Bulog dan PT Pos menbantu delivery, untuk tahap pertama hampir mencapai 90% tersalurkan. Renacnanya tahap dua dan tiga akan dilaksanakan bulan Juli dan dilakukan secara hati2 supaya tdak ada data ganda.  

Selanjutnya kesempatan kedua Pimpinan KPK, dalam mengawasi penyaluran dana Bansos mulai awal proses perencanaan, pelaksanaan dan saat selesai program. Perencanaan sdh dilaksanakan yaitu mulai dari fase perencanaan efektitas, efensiensi, dan menempatkan tim pencegahan KPK baik di gugus tugas covid19 maupun di kementerian sosial, untuk menjaga program-program reguler yaitu Bansos sebelum ada covid19 dan bantuan-bantuan baru non regular. KPK melalui aplikasi Jajabansos memberikan peluang kepada masyarakat menyampaikan pengaduan bila menemukan penyimpangan.

Kesempatan berikutnya Kaper BPKP Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa BPKP tidak hanya melakukan pengawasan dana bansos dari kementerian sosial, tetapi juga termasuk bansos yang disediakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan juga BLT Dana Desa.  Saat ini BPKP di seluruh Indonesia termasuk di Pusat sedang melakukan pengawasan didalam penyaluran dana Bansos, khusus untuk di Jawa Barat bahwa dasarnya adalah BNBA, jika BNBA nya ada  maka akan bisa diawasi dengan baik. Untuk di Jawa Barat kami sedang melakukan pemadanan seluruh data Bansos dari Pusat, Provisnsi, Kabupaten, Kota, termasuk DanaDesa, hambatan yang terjadi di Jawa Barat yang pertama  untuk Dana Bansos Kabupaten yang belum menyelesaikan BNBA ada 3 yaitu  Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. Sedangakan untuk Dana desa juga belum seluruh Kabupaten menyelesaikan BNBA 100%. Dari data saampai dengan tanggal 19 Juni 2020 baru sekitar empat Kabupaten yang BNBA nya 100% dan bahkan ada yang belum menyampaikan.

Lebih lanjut Kaper BPKP Jabar menyampaikan bahwa BPKP tidak hanya berkutat pada pemadanan data  tetapi juga menerjunkan tim-tim untuk  uji dilapangan, ternyata data dengan dilapangan ditemukan data ganda, duplikasi dan infalid. Oleh karena itu tahap berikutnya yang perlu diperbaiki adalah datanya sehingga duplikasi tidak terjadi  Sebetulnya permasalahan di negara kita terdapat dua masalah yaitu masalah integrasi manusia dan integritas data yang harus kita perbaiki. Dari hasil uji Bansos kami melakukan koreksi2 terutama terkait ketidak tepatan sasaran dan jumlah.

(Humas Jabar/RS-SR)