Bersama BPKP, Pemerintah Kabupaten Pringsewu siap cegah korupsi sejak dini

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menyampaikan, bahwa pemilihan lokasi kegiatan Sosialisasi IEPKdi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah sangat tepat, mengingat  Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah meraih prestasi yang patut dibanggakan, yaitu antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)yang mendapat opini WTP dari BPK RI sebanyak 5 kali berturut-turut, maturitas SPIP Level 3 sejak Tahun 2017, Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2019, Evaluasi Sakip nilai B atau 60,3, LPPD Tahun 2018 sangat tinggi, dan Siskeudes 100 % sudah online. 
Lebih lanjut,Hasan Basrimenyampaikan apresiasi atas kerja sama dan bantuan yang selama ini diberikan BPKP kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui pendampingan akuntabilitaspengelolaan keuangan, maupun kegiatan-kegiatan pembimbingan dalam rangkaoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah (LKPD -opini BPK-RI, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Hardono mengisi acara ini dengan materi sosialisasi IEPK. Adapun peserta sosialisasi selain oleh Sekretaris Daerah, juga dihadiri Inspektur Kabupaten Pringsewu, Para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Para Pejabat Eselon 2, Direktur RSUD, Kepala Bagain Sekretariat Daerah serta para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Dalam paparannya, Hardono menyampaikan bahwa IEPK sebagai alat/tools dalam upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi. Selain itu dijelaskan pula mengenai tiga pilar IEPK yaitu pilar kapabilitas, pilar penerapan strategi pencegahan, dan pilar penanganan kejadian. Ketiga pilar tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan kuantifikasi terhadap kemajun pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi.
Lebih lanjut, Hardono menyampaikan juga manfaat IEPK, yaitu sebagai basis data untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi, dasar dalam penentuan identifikasi permasalahan korupsi dan strategi pemberantasan korupsi, bahan pertimbangan dalam menentukan unit organisasi yang akan menjadi sasaran pengelolaan risiko korupsi pada program-program pembangunan nasional, dan instrumen koordinasi intra BPKP maupun dengan K/L/P/BU, guna meningkatkan efektivitas capaian pengelolaan risiko korupsi.IEPK akan menjadi salah satu parameter penilaian SPIP pada K/L/Pemda, sehingga sangat penting untuk membangun instrumen tersebut dalam tata kelola di pemerintahan. Pada akhir penyampaian materi dilakukan sesi tanya jawab oleh para peserta.
 
(Humas BPKP Lampung/Pakde/Hard).