Dana Desa Untuk Kualitas Hidup Desa Kabupaten Seluma Yang Lebih Baik

Tais (25/6) Bertempat di Aula BPKD Kabupaten Seluma, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mengadakan Workshop Hasil Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Mengambil tema "Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel untuk Penanganan COVID-19 dan PPKM Mikro di Desa" workshop tersebut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Seluma dan sebagian peserta juga hadir secara daring melalui zoom meeting.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Seluma Gustianto,  menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, Kakanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan, dan Anggota Komisi XI DPR RI Susy Marleny Bachsin.

Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma tengah memprogramkan 1000 jalan mulus di Seluma. Beliau mengharapkan dana desa dapat dikelola dengan baik dan tidak ada lagi permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan dana desa. Kabupaten Seluma telah bekerja keras untuk mendapatkan peringkat WTP, dan di tahun ini Kabupaten Seluma telah mendapatkan peringkat WTP tersebut.

Dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Darpinuddin sebagai moderator, hadir pula secara daring Ditjen Bina Pemerintahan Desa – Kemendagri, Shandra sebagai narasumber.

Menurut Susy walau masih dalam pandemi Covid-19, tidak membuat semangat Komisi XI DPR RI dalam pembangunan desa berkurang. Diharapkan dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup desa melalui pembangunan BUMDes, embung, jalan desa, dsb. Komisi XI DPR RI terus mendukung pembangunan dan laju pertumbuhan perekonomian desa.

Shandra dalam paparannya melalu zoom meeting menjelaskan bagaimana kebijakan untuk Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 2022, dan pelaksanaan PPKM mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di desa. Beliau juga menjelaskan langkah strategis penguatan pengelolaan keuangan desa.

Kakanwil DJPb Bengkulu menjelaskan kepada peserta workshop bagaimana Penyaluran Dana Desa pada DJPb serta Refocusing penyaluran Dana Desa. Beliau juga memaparkan percepatan penyaluran dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan.

Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu dalam paparannya menjelaskan tentang regulasi terkait pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19. Desa berpotensi menghadapi masalah jika tidak bisa menyusun laporan keuangan. Maka dari itu diperlukan strategi pengawalan akuntabilitas keuangan desa. Adapun agenda pembahasan diantaranya prioritas pengggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19, evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, hasil audit BLT-DD, dan evaluasi PPKM Mikro di tingkat desa.