BPKP Tidak Ingin Desa Kesulitan Mengelola Keuangan

Rejang Lebong (3/3) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes Untuk Kaur Keuangan Desa Se-Kabupaten Rejang Lebong. Acara yang dilaksanakan di Aula Hotel Griya Anggita dihadiri oleh Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa beserta jajarannya serta seluruh Kaur Keuangan Desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto mengungkapkan bahwa dampak dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa begitu besar dan pemerintah bersungguh-sungguhsesuai dengan Nawa Cita ke tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penganggaran Dana Desa dari tahun ke tahun, artinyadengan meningkatnya Dana Desa,akuntabilitas juga harus diterapkan, sehingga struktur BPKPdirubahdengan membentuk Direktorat khusus Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Iskandar menekankan bahwa desa akan masuk ke suatu zaman dimana tujuan laporan keuangan sudah baik,laporan keuangan dapat digunakan sebagai informasi serta dapat digunakanuntuk pengambilan keputusan. Jika berbicara akuntansi,desa harus mempelajari bagaimana pengelolaan keuangan, pembukuan, pelaporan dan lain sebagainya, Bapak Iskandar meyakini sulit bahkan untuk seorangauditor, sehingga BPKP membentuk suatu Aplikasi bernama Siskeudes untuk mempermudah desa dalam menjaga akuntabilitas keuangan desa. BPKP tidak ingin desa disibukan dengan kesulitan akuntansi sehingga akuntabilitas tidak dapat tercapai.