Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPKP Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Kerjasama antara Kemendagri RI dengan BPKP telah di tindak lanjuti dengan diselenggarakan penandatanganan nota kesepakatan terkait koordinasi tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak secara virtual pada Rabu, 2 Desember 2020 oleh Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, termasuk antara Gubernur Jambi yang di wakilkan oleh Sekretaris Daerah, Sudirman dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi disaksikan secara virtual oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menegaskan kembali untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pusat maupun daerah, serta belanja modal pemerintah pusat/ daerah karena akan menjadikan penggerak utama roda perekonomian. “Kegiatan belanja modal seperti ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel serta diperlukan dukungan dan pengawasan dari pimpinan serta aparat pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ungkap Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi saat ini program-program yang telah tersusun dengan baik masih belum dapat dilaksanakan, oleh karenanya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan APBD untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa namun masih tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh BPKP agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum terkait.