PENGUKUHAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI

Pelaksanaan acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi berlangsung khidmat, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin. Pengukuhan ini dalam rangka pergantian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang semula dijabat oleh Alexander Rubi Satyoadi digantikan oleh Rudy M. Harahap sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKP No KEP-617/K/SU/2019. Rudy M. Harahap menggantikan Alexander Rubi Satyoadi yang berpindah tugas menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar.

Pada kesempatan tersebut, Fachrori Umar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang telah memberikan bimbingan dan supervise.  Dengan demikian akhir tahun lalu Pemerintah Provinsi Jambi dapat meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dari level 2 menjadi level 3.

Turut hadir dalam acara pengukuhan ini Direktur II Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Arif Ardiyanto, Kapolda Jambi, Muchlis A.S., Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Yudhy Sutoto, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi,Hery Ridwan, Bupati dan Walikota  se Provinsi Jambi.

Direktur II Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Arif Ardiyantomenyampaikan bahwa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, BPKP telah memberikan Bimbingan Teknis dan menyediakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibangun bersama antara BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini, 1.399 Desa yang berada di Wilayah Provinsi Jambi telah menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya.

Selanjutnya Arif berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang baru dapat diterima sebagai mitra kerja. Karenanya kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, dan stakeholders lainnya perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.