Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis

Bengkalis (3/12) – Kepala Desa harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan terkait dengan penggunaan dana desa. Mengingat dana Desa yang diberikan ini demi terciptanya pembangunan di Desa semakin berkembang dan maju sehingga pemberdayaan masyarakat desa dapat dioptimalkan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Auditorium Kantor Bupati Bengkalis.

Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY secara langsung membuka acara ini dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau karena telah menginisiasi serta melaksanakan workshop ini.

Bustami menyampaikan saat ini hampir semua bentuk anggaran baik dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten semuanya bermuara di desa. Untuk itu, dengan semakin banyaknya dana desa yang dikucurkan pemerintah ke desa, ini menjadi tantangan bagi Desa untuk semakin meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak melanggar rambu-rambu pengelolaan dana desa itu sendiri.

“Diadakannya workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ini, agar kita dapat menyamakan persepsi, ide, gagasan serta koordinasi terkait pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujar Bustami.

Secara virtual, Ketut Sukadana dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan dalam upaya penanganan COVID-19 di Desa, ketiga kementerian yang mengawal Dana Desa, telah mengeluarkan kebijakan masing-masing. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Desa. Selain itu, ia menyampaikan mengenai optimalisasi pemanfaatan aplikasi Siskeudes.

“karena aplikasi siskeudes resmi dari pemerintah, gratis dan mudah digunakan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang cepat, tepat dan tuntas, sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa” kata Ketut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman menyampaikan sesuai dengan INPRES NO. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan.

Farid Firman menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yaitu mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaporan. Ia juga menjelaskan tujuan BLT-DD adalah untuk membantu masyakarat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, Farid menyampaikan bahwa BPKP menyediakan help desk di 34 Provinsi yang dapat membantu pemerintah daerah/desa untuk melakukan integrasi dan cleansing data penerima Bantuan Sosial.

Farid menambahkan BPKP mempunyai 2 peran utama yaitu Consulting dan Assurance. Tujuan Consulting adalah untuk melakukan pencegahan di antaranya seperti peningkatan komptensi SDM Pemda dan Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengembangan dan Pedoman pengelolaan aplikasi Siskeudes. Sementara Assurance melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, reviu atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh APIP Kab/Kota, audit penyaluran bansos, dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, Farid Firman menyampaikan kunci keberhasilan Aplikasi Sikeudes adalah Komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam menerapkan Siskeudes secara berkelanjutan.

Acara workshop ini menghadirkan beberapa narasumber lain seperti, Anggota Komisi XI DPR RI, H. Jon Erizal, dan Kepala KPPN Dumai. Usai acara workshop, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman beserta rombongan mengunjungi Desa Wonosari untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang merasakan dampak serta manfaat dari penyaluran, serta penggunaan Dana Desa.

(Kominfo BPKP Riau)