Aplikasi Siskeudes Bantu Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan

Siak Sri Indrapura (24/11) – Aplikasi Siskeudes dinilai sangat membantu Pemerintah Desa dalam menyusun kegiatan-kegiatan di Desa dalam hal pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aplikasi ini dirasa merupakan solusi cerdas terkait permasalahan rumitnya pelaporan keuangan Desa selama ini dialami. Hal ini disampaikan Pjs. Bupati Siak, Indra Agus Lukman dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Auditorium Kantor Bupati Siak.

Pjs. Bupati Siak, Indra Agus Lukman secara langsung membuka acara ini dan menyampaikan pemerintah Kabupaten Siak telah mengimplementasikan penggunaan Aplikasi Siskeudes di 122 Desa se Kabupaten Siak. Selain itu Indra juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dana Desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai amanat Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Penyaluran BLT Dana Desa di 122 Kampung telah dianggarkan pada APBDes dengan mengalami beberapa kali perubahan” ujar Indra.

Diakhir sambutan Indra berharap melalui Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak ini, dapat mendorong Pemerintah Desa untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Desa dengan baik dan akuntabel, sehingga persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan dapat dihindari.

Secara virtual, Kasubdit Pendapatan Dan Transfer Dana Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih menyampaikan dalam upaya penanganan COVID-19 di Desa, ketiga kementerian yang mengawal Dana Desa, telah mengeluarkan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai di Desa dan Penguatan Ekonomi Desa. Selain itu ia juga menjelaskan mengenai 4 faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa seperti regulasi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, serta tata kelola keuangan desa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman menyampaikan sesuai dengan INPRES NO. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan.

Farid Firman menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yaitu mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaporan. Ia juga menjelaskan tujuan BLT-DD adalah untuk membantu masyakarat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, Farid menyampaikan bahwa BPKP menyediakan help desk di 34 Provinsi yang dapat membantu pemerintah daerah/desa untuk melakukan integrasi dan cleansing data penerima Bantuan Sosial.

Farid menambahkan BPKP mempunyai 2 peran utama yaitu Consulting dan Assurance. Tujuan Consulting adalah untuk melakukan pencegahan di antaranya seperti peningkatan komptensi SDM Pemda dan Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengembangan dan Pedoman pengelolaan aplikasi Siskeudes. Sementara Assurance melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, reviu atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh APIP Kab/Kota, audit penyaluran bansos, dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, Farid Firman menyampaikan kunci keberhasilan Aplikasi Sikeudes adalah Komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam menerapkan Siskeudes secara berkelanjutan.

“Seperti pada level Kabupaten adanya peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan desa, sedangkan pada level desa harus melakukan pola penginputan siskeudes secara disiplin” Kata Farid

Acara workshop ini menghadirkan beberapa narasumber lain seperti, Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Kementerian Desa, Winarno dan Kepala KPPN Pekanbaru Khairil Indra. Usai acara workshop, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman dan Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Kementerian Desa, Winarno beserta rombongan mengunjungi Desa Kerinci Kiri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang merasakan dampak serta manfaat dari penyaluran, serta penggunaan Dana Desa.

(Kominfo BPKP Riau)