BPKP Riau Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pekanbaru (19/11/2020) Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Provinsi Riau secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Sosialisasi ini dibuka oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Imam Surono dan menyampaikan bahwa BPKP telah turut serta dalam rangka pengelolaan risiko korupsi dengan mengembangkan berbagai strategi pengawasan.

“Strategi pengawasan yang sifatnya represif yaitu BPKP telah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara atas permintaan penyidik” ujar Imam.

“Strategi pengawasan lainnya adalah BPKP melakukan represif yang sifatnya preventif dengan memberikan bantuan kepada instansi pemerintah maupun daerah terkait dengan masalah korupsi untuk melakukan audit investigasi dengan tujuan pencegahan” lanjut Imam.

Imam menyampaikan IEPK adalah upaya mengukur kondisi “pengelolaan” risiko korupsi demi menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Instansi Pemerintah.

“Pengukuran IEPK sebenarnya tidak memberikan predikat di suatu Instansi Pemerintah, tetapi kita melihat dan mengukur pengendalian korupsi di suatu instansi itu dalam rangka membuat road map sehingga kita tahu apa sebenarnya yang perlu dikembangkan ” ujar Imam

Usai pembukaan, selanjutnya Pengendali Teknis (Dalnis) Bidang Investigasi, Nelson J. H. Sihite dalam paparannya menyampaikan definisi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan manfaat IEPK, di antaranya sebagai instrumen koordinasi intra BPKP maupun dengan K/L/P/BU, guna meningkatkan efektivitas capaian pengelolaan risiko korupsi. Selain itu Sihite juga menyampaikan 3 Pilar-Pilar IEPK yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan Strategi Pencegahan serta Penanganan Kejadian Korupsi.

(Kominfo BPKP Riau)