“Basamo” Mengawal Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kab. Pessel

Painan (17/12), Bertempat di Ruang Aula Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengadakan Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan. Workshop dibuka Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Erizon. Dalam sambutannya, Erizon berharap melalui kegiatan ini penyaluran dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan lancar serta memberi manfaat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Adil H. Pangihutan, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan (KPPN Painan) Lita Qadarina Hardian yang hadir di Aula Bappeda Litbang Pessel dan Kasi Sistem Informasi Keuangan pada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri I Ketut Sukadana, yang mengikuti secara virtual.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan dianjutkan dengan penyerahan Plakat oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Buyung Wiromo Samudro dan penyerahan Piagam Penghargaan oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Adil H. Pangihutan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan para narasumber serta terakhir diskusi panel.

Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, menyampaikan bahwa penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 agar diarahkan untuk melaksanakan stimulus ekonomi kerakyatan secara tepat, cepat dan akuntabel sehingga dapat bernilai. Dana desa juga diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah Kab/Kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi dana desa diharapkan pemerintah nagari melakukan konsultasi dengan BPKP.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Adil H. Pangihutan juga mengatakan bahwa BPKP melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya melalui peran consulting danassurance. BPKP melalui peran consulting dan assurance siap membantu Kabupaten Pesisir Selatan Seperti Verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dengan Bansos APBN, dan Bansos APBD. Serta Penggunaan Aplikasi Siskeudes bagi pemerintah desa/nagari.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Kasi Sistem Informasi Keuangan pada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri I Ketut Sukadana, dan ditutup oleh paparan dari Kepala KPPN Painan Lita Qadarina Hardian.

 

Tim Kominfo BPKP Sumbar