Workshop Perhitungan Kebutuhan JFA

Padang (14/10), Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan Workshop Perhitungan Kebutuhan JFA di Lingkungan Unit APIP di Provisi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Rabu (14/10). Bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro, Koordinator Pengawasan Bidang P3A Mohammad Allin, Pengendali Teknis dan Pegawai Bidang P3A mengikuti workshop tersebut.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) Sofyan Antonius. Pada sambutannnya, Sofyan Antonius meminta seluruh APIP untuk melakukan update data auditor pada Aplikasi Sistem Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK). Selanjutnya juga akan dilaksanakan evaluasi penerapan JFA untuk melihat penerapan JFA sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Bidang P3A BPKP diminta untuk mengawal evaluasi tersebut.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Narasumber pada sesi pertama diantaranya Kepala Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) Sofyan Antonius, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Buyung Wiromo Samudro, dengan moderator Koordinator Pengawasan Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Sesi kedua dilanjutkan dengan paparan materi Kebijakan Pemerintah terkait Formasi Jabatan dan Mekanisme Penetapan Kebutuhan JFA dan Tata Cara Perhitungannya dengan moderator Koordinator Pengawasan Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Pada saat sharing session, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro menyampaikan materi tentang Pembinaan JFA APIP Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Buyung Wiromo Samudro menekankan perlunya pemenuhan kompetensi Auditor APIP Daerah melalui sertifikasi & diklat di bidang Auditing, Pengadaan Barang/Jasa juga di bidang Risk Management dan Audit Investigasi. Serta, APIP Daerah diminta untuk segera memenuhi kekurangan Auditor berdasarkan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan PKPT 2 tahun terakhir.

 

Tim Kominfo BPKP Sumbar