BPKP Bekali Kabupaten Solok Selatan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Padang Aro (1/10), Bertempat di Ruang Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengadakan Workshop Evaluasi  Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Solok Selatan. Workshop dibuka langsung oleh Plh. Sekretaris Kab. Solok Selatan Fidel Efendi. Dalam sambutannya Fidel Efendi berharap melalui kegiatan ini penyaluran dana desa di Kab. Solok Selatan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, juga berharap dapat memfasilitasi persetujuan pemerintah pusat untuk pemekaran 8 (delapan) nagari di Kab. Solok Selatan serta dana alokasi khusus desa yang bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT).

Kegiatan workshop menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Buyung Wiromo Samudro, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (KPPN Solok) Budi Utomo yang hadir di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan dan Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Tranfer Dana Desa Kementerian Dalam Negeri Rahayuningsih, yang mengikuti acara secara virtual. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, paparan materi dari para narasumber, diskusi panel, dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dengan peserta workshop.  

Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori menyampaikan bahwa penggunaan dana desa ditengah pandemi Covid-19 agar diarahkan untuk melaksanakan stimulus ekonomi kerakyatan. Dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi penyaluran dan penggunaan dana desa diharapkan pemerintah nagari melakukan konsultasi kepada BPKP.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro mengatakan bahwa BPKP melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya melalui peran consulting danassurance. BPKP melalui peran consulting danassurance siap membantu Kabupaten Solok Selatansepertimelakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dengan Bansos APBN dan Bansos APBD, serta membimbing aparat desa menggunakan Aplikasi Siskeudes bagi pemerintah desa/nagari.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Kepala KPPN Solok Budi Utomo dan dilanjutkan dengan paparan dari Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Tranfer Dana Desa Kementerian Dalam Negeri Rahayuningsih yang membahas tentang Pengelolaan APBDesa dalam Masa Pandemi COVID-19. Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Solok Selatan ditutup dengan foto bersama antara narasumber dan peserta.

Tim Kominfo BPKP Sumbar