BPKP Sumut Siap Dukung Pemda Wujudkan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Medan - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka menjadi salah seorang narasumber pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran bersama dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, Kapolda Provinsi Sumatera Utara Irjen Pol R.Z Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sumatera Utara IBN Wismantanu, Direktur BI Perwakilan Sumatera Utara Soekowardojo dan Pangdam I Bukit Barisan. Acara berlangsung pada Senin 28 November 2021 di Santika Dyandra Premiere Hotel Medan.

Tamu undangan yang hadir secara langsung diantaranya Para Dandim se-Sumatera Utara, Kapolres se-Sumatera Utara, Kajati se-Sumatera Utara, dan juga Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Turut hadir secara virtual diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Kepala BPKAD, Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, dan OPD yang menangani Covid-19.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala BPKAD Dr. M. Ismail Sinaga. Ismail menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk melakukan asistensi terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan PPKM terkhusus menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Rapat Koordinasi yang telah berlangsung pada 24 September 2021 yang lalu. Ismail juga melaporkan terkait penyerapan anggaran Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-8 secara nasional yakni di angka 70%. Diharapkan setelah kegiatan tersebut seluruh Kabupaten/Kota bisa mengoptimalkan belanja minimal 90%.

Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Dalam sambutannya Edy menyampaikan harapannya untuk Provinsi Sumatera Utara bisa menempati posisi pertama atau minimal ketiga secara nasional terkait penyerapan anggaran. “Hal itu akan mungkin terjadi apabila ada kerjasama dan koordinasi antara bidang-bidang pemerintahan terkait yang sudah disebutkan tadi” pungkas Edy.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi paparan dari narasumber dan diskusi panel yang dipandu oleh Kapolda Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara. Kwinhatmaka menyampaikan paparan terkait hasil monitoring perkembangan Dana Transfer Umum(DTU) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta realisasi penggunaannya untuk penanganan Covid-19 pada 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Melalui data yang ada Kwin mengatakan bahwa perkembangannya cukup signifikan mengalami kenaikan  dari triwulan 2 ke triwulan 3. BPKP akan terus mendorong APIP untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya penanganan Covid-19 tetapi juga pada bidang yang lain.”Tentunya BPKP sangat terbuka untuk membantu Bapak/Ibu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi” tutur Kwin.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menguatkan dalam paparannya menegaskan lemahnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh sikap kepala daerah yang terlalu hati-hati dalam membelanjakan anggaran. Kemudian kurangnya inovasi dalam mendukung pekerjaan dan keterlambatan dalam melakukan pembayaran dengan pihak ketiga yang harusnya sudah dibayarkan.”untuk itu aplikasi yang telah disusun oleh BPKP jangan ditinggalkan karena hal tersebut akan mendorong keakuratan data dalam melakukan monitoring” tutur Eydu.

 

Kominfo BPKP Sumut