BPKP Sumut Dorong Capaian SPM di Sumut

Medan(14/10) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rapat digelar secara luring dan daring dari aula pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 14 Oktober 2021. Peserta rapat yang hadir diantaranya dari Inspektorat dan bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Acara dibuka dengan penyampaian paparan tentang capaian SPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara oleh Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun secara daring. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan paparan tentang pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak yang juga  terhubung secara daring. Dalam paparannya Tumpak menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah harus menguasai SPM yang telah diatur dalam peraturan Menteri terkait sesuai dengan masing-masing SPM agar mampu memberikan saran strategis untuk peningkatan capaian SPM di daerah.

Setelah itu rapat dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka tentang evaluasi dan monitoring penyelenggaranan SPM. Pada sambutannya, Kwin menekankan bahwa pelaksanaan SPM tidak terlepas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen pengelolaan keuangan negara maupun daerah.   Kwin menyampaikan ada 4 kunci sukses dalam melaksanakan SPM, diantaranya yang pertama perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Kedua perangkat daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Ketiga, Tim Anggaran memastikan anggaran program dan kegiatan dalam APBD. Keempat, dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar. “Apabila keseluruhan kunci sukses ini dilaksanakan dengan efektif maka akan memberikan dampak pada meningkatnya pelayanan publik” Tutur Kwin.

Usai paparan dari ketiga narasumber tersebut, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan masing-masing narasumber.

 

(Kominfo BPKP Sumut)