Kolaborasi BPKP dan Inspektorat Aceh Tengah dalam Pengawasan Kegiatan Prioritas Daerah

Takengon - Peran APIP dalam pengawasan kegiatan prioritas daerah di masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan sampai dengan output ter-deliver kepada sasaran yang ditetapkan secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan berkualitas.

Kegiatan prioritas daerah di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya adalah pengadaan barang/jasa (PBJ) alat material kesehatan (Almatkes) meliputi pengadaan barang kesehatan yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dana dari APBD Tahun 2021 serta pengawasan Dana Desa.

Perwakilan BPKP Aceh dengan dukungan Inspektorat Aceh Tengah melaksanakan audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan Covid-19 bersumber dana APBD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sekaligus melaksanakan asistensi implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Asisten Administrasi Umum, Arslan Abd. Wahab didampingi Direktur RSUD Datu Beru Takengon dr.H. Gusnarwin,SpB menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Melalui kegiatan ini diharapkan risiko yang melekat pada kegiatan PBJ di masa pandemi ini dapat diturunkan derajatnya antara lain ketidakwajaran harga, kemampuan penyedia barang/jasa tidak memadai, ketidaktepatan jumlah dan kualitas barang/jasa, pemanfaatan kelonggaran kebijakan untuk pengadaan yang tidak bersifat darurat, dan lemahnya perencanaan kebutuhan PBJ masa darurat.

Pada kesempatan lain, Korwas APD Perwakilan BPKP Aceh, Priyanta Nugraha bersama tim melakukan monitoring langkah-langkah lanjutan setelah pelaksanaan workshop implementasi Siswaskeudes di Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah. Inspektur Aceh Tengah, Syukri, menyampaikan saat ini sedang proses pelatihan mandiri aplikasi Siswaskeudes kepada seluruh auditor. Kegiatan ini harus didukung kesiapan data Siskeudes dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat jumlah desa di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 257 desa, BPKP Aceh diharapkan memfasilitasi penerapan siskeudes online. Menanggapi hal tersebut,  BPKP Aceh menyampaikan bahwa BPKP saat ini telah membantu 7 pemda di wilayah Aceh menerapkan siskeudes online, dan semua dilakukan dengan mudah, dan hal yang sama akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Langkah ini merupakan langkah strategis Perintah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya  mencapai pemenuhan area intervensi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021. Sebagaimana diketahui MCP merupakan tools untuk menilai sejauhmana pemda telah mengimplementasikan perbaikan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu satu tahun.

 

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)