Kaper BPKP Aceh Terima Anjangsana Kepala BPK RI Perwakilan Aceh

Banda Aceh – BPK RI dan BPKP RI telah jalin sinergi untuk mendorong akuntabilitas negeri yang dikukuhkan dengan nota kesepahaman pada 10 September 2021 antara Kepala BPKP dan BPK.

Dalam praktiknya, BPK sebagai lembaga pemeriksa memberikan berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sedangkan BPKP sebagai auditor intern pemerintah melakukan berbagai upaya pengawalan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang efesien, efektif dan ekonomis, memberikan early warning serta perbaikan tatakelola pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang termasuk memdorong dan memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Pada hari Rabu (6/10), Kaper Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya didampingi oleh Koordinator Pengawasan dan Kepala Tata Usaha menerima anjangsana Kaper BPK RI Perwakilan Aceh Pumut Aryo Wibowo beserta rombongan. Selain untuk bersilaturahmi dengan Kalan BPK Aceh yang baru bertugas di Aceh, dalam kesempatan itu juga dicapai komitmen bersama untuk menghadirkan BPK  dan BPKP di Aceh untuk dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan rakyat Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing. Kerjasama kedepan lebih difokuskan penanganan issue - issue strategis daerah yang berskala makro, lintas sektor dan berdampak luas kepada kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pertemuan ini dibingkai dengan bincang santai di Library Café Soeramoe 01 Perwakilan BPKP Aceh. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk membangun komunikasi yang lebih intens dalam pertukaran data dan/atau informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam ikut mendukung kolaborasi yang sudah dibangun ditingkat pimpinan BPKP dan BPK Pusat. Diharapkan kedepan, BPK dan BPKP dapat melaksanakan kerja sama audit (join audit) atas permasalahan tertentu di Aceh.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sangat dimungkinkan kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga mampu menyejahterakan rakyat Aceh melalui pemeriksaan dan pengawasan keuangan dan pembangunan di Aceh.

 

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)