Dialog TVRI : Pelayanan Publik Berbasis SPBE pada BPKP Aceh

Banda Aceh – Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jayadan Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanSyafriadi menjadi narasumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh TVRI pada Jum’at, 17 September 2021. Dialog interaktif ini mengusung tema “Peran Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Berbasis SPBE”.

Pada kesempatan pertama, dibahas bagaimana langkah konkrit BPKP menyikapi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Perwakilan menjabarkan Langkah kongkritnya ikut membangun dan mengembangkan sistem aplikasi didaerah SIMDA dan SISKEUDES.

Selanjutnya dibahas bagaimana tugas dan fungsi BPKP mengawasi dan mendorong akuntabilitas keuangan dan pembangunan berupa assurance and consulting. Langkah konkrit yang telah dilakukan BPKP adalah terwujudnya akuntabilitas pegelolaan keuangan dengan menggunakan tool berbasis elektronik berupa simda dan siskeudes. Dalam menerapkan SPBE ini, tentu dijumpai tantangan seperti pada komitmen pimpinan daerah dan desa serta keterbatasan kompetensi SDM pengelola aplikasi berbasis elektronik.

Terakhir, dibahas mengenai rencana lanjutan seperti apa yang akan dilakukan oleh BPKP dalam meneruskan pengembangan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam kerangka SPBE. Dalam hal ini, BPKP berkomitmen untuk mewujudkan tujuan SPBE dintaranya keterpaduan/terintegrasinya sistem yang lebih luas dan massif lagi sehingga manfaat data dan informasi yang ada dalam sistem dapat digunakan stakeholders, CACM berjalan  (harga, kualitas dan kebijakan lebih transparan dan bisa diakses semua pihak) berdampak kepada pembangunan lebih berkualitas dalam mensejahterakan rakyat.

Saat closing statement, Indra berpesan kepada pemirsa dan masyarakat untuk mendukung bersama dan jangan ikut merusak SPBE yang sudah dibangun dan terus dikembangkan oleh pemerintah karena efeknya berupa mensrea, colution/fraud yang akan merugikan masyarakat luas.

 

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)