Konferensi Pers Peningkatan Ekonomi di Aceh

Banda Aceh – Dalam menginformasikan kinerja Tim Meukarya Aceh di semester I Tahun 2021 terkait dengan dukungana atas peningkatan ekonomi di Aceh dilakukan konferensi pers di lingkungan Gedung Keuangan pada hari Senin, 19 Juli 2021 dengan menghadirkan narasumber DJPB, DJKN, DJPb, DJP, BPKP, BPS, BPK, BI dan OJK serta awak media yang ada di wilayah Aceh.

Dimulai dengan paparan dari instansi vertikan di lingkungan kementerian keuangan yang diwakili oleh DJBC Safuadi dan masing – masing oleh BPS, BPK, BI dan OJK dilanjutkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya yang menyampaikan peran BPKP dalam mendorong perbaikan tata kelola di Aceh dengan menggunakan risk management serta mengimplementasikan internal control di pemerintah daerah agar tujuan untuk memberikan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sehingga kesejahteraan rakyat Aceh dapat diwujudkan.

Kepala Perwakilan menyampaikan empat poin penting diantaranya BPKP mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan dimulai dengan evaluasi perencanaan dan penganggaran, penilaiaan pencapaian tujuan organisasi dan pencegahan korupsi serta membangun struktur dan proses pengendalian di Aceh.

Keempat langkah tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan hal – hal yang perlu menjadi perhatian yaitu Pimpinan daerah untuk memperbaiki proses perencanaan penganggaran karena masih ditemukan lebih dari 90% sub kegiatan yang memerlukan perbaikan dan masih ditemukan ketidak efisienan karena tidak sinkronnya antara aktivitas belanja dengan tujuan program dan sasaran sub kegiatan.

Lebih lanjut Indra Khaira dalam hal pencapaian tujuan organisasi menyampaikan masih perlu diperbaiki sisi efisiensi dan efektifitas atas PSN, penerimaan pajak , anggaran DAK dan DOKA serta proyek multiyears dan optimalisasi pendapatan daerah karena masih ditemukan penganggaran yang belum efisien, efektif dan ekonomis serta data bantuan sosial yang perlu dijaga agar validitasnya sesuai dengan  kondisi dan kebutuhan di lapangan termasuk juga dorongan untuk optimalisasi pendapatan daerah yang menurut BPKP masih dijumpai peluang – peluang pendapatan asli daerah yang belum optimal.

Disisi pencegahan korupsi Kepala Perwakilan berkata perlu kerja sama untuk mengawal program – program pemerintah agar temuan kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan PKKN dapat diminimalisasi pada kegiatan program berikutnya sedangkan disisi membangun infrastruktur dan proses pengendalian, BPKP Aceh mengharapkan pimpinan dan pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan Aceh agar peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP serta risk management lebih baik lagi sehingga target level 3 dapat dicapai di seluruh pemerintahan yang ada di Aceh.

Demikian juga terkait dengan laporan kinerja yang masih hanya 6 pemda yang mendapat predikat B agar menjadi perhatian untuk semua Pemda untuk bisa bekerja lebih keras untuk meningkatkan LKJIP nya ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu predikat B dari C dan A dari B . disisi pengelolaan pemerintah Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Aceh meminta pemanfaaatan siskeudes tingkat desa untuk dimanfaatkan mulai dari perencanaan, eksekusi dan pelaporan . sehingga tat kelola keuangan desa lebih berakuntabilitas.

Paparan Kepala Perwakilan mendapat aplaus dari peserta konferensi pers dan akan menjadi bahan untuk bahasan ditingkat media untuk disampaikan kepada pihak – pihak terkait melalui saluran masing – masing media.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)